JAKARTA,VICTORIOUSNEWS.COM,-“Pemberian Sertifikat tanah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum. Kita tahu selama ini sering terjadi sengketa tanah dimana-mana,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Dr. Sofyan A. Djali., SH., MA., M.ALD ketika menyampaikan kuliah umum di kampus Sekolah Tinggi Rahmat Emmanuel, Jumat (7/9) Jl. Pelepah Kuning III Blok WE 2 No. 4 G-K, Kelapa Gading-Jakarta Utara. Kuliah umum STT REM yang ke 9 ini mengangkat tema “Sertifikat Tanah Rakyat Sejahtera” dan dimoderatori oleh Direktur Eksekutif Conrad Supit Center, Johan Tumanduk., SH.,M.M., M.Pd.K dan didampingi oleh Prof. Dr. Abraham Conrad Supit (Ketua Yayasan Abraham Conrad Supit Center/ Gembala Senior GBI REM), serta dihadiri oleh Civitas Akademika STT beserta undangan lainnya.
Menurut Menteri Sofyan selama ini pemerintah terkesan tidak serius urus tanah yang dimiliki rakyat. Bahkan Presiden Jokowi dulu pernah dikerjai oleh oknum BPN saat ia masih sebagai pelaku usaha. “Syukurlah sekarang kita percepat pemberian sertifikat tanah kepada rakyat. Dimana pada tahun 2017 sudah 5.000.000 sertifikat terbit. Pada 2018 akan ada 7.000.000 sertifikat, dan 2019 akan ada 9.000.000 juta sertifikat tanah yang diterbitkan oleh pemerintah. Diharapkan tahun 2025 seluruh rakyat Indonesia akan punya sertifikat tanah. Saat ini ada 120.000.000 bidang tanah dengan hanya 46.000.000 saja yang sudah bersertifikat.” Lanjut Pria kelahiran Aceh Timur, Aceh pada 23 September 1957 dan mempunyai hobi jalan kaki 6000 langkah setiap setiap hari dan bersihkan selokan.
Bila selama ini hanya terbit 500.000 sertifikat per tahun, maka akan membutuhkan waktu 125 tahun untuk membuat sertifikat dari seluruh bidang tanah yang ada. “Untuk itulah pemerintah terus menggenjot penerbitan sertifikat dengan cepat dan tepat di seluruh Indonesia. Itu sebabnya program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di kelurahan atau desa yang ada menjadi andalan kami untuk pemberian sertifikat kepada rakya,”tukas Sofyan
Menurut Sofyan juga bahwa pemberian sertifikat akan menjadikan seseorang menjadi nyaman dengan memiliki leading asset sehingga bisa berhubungan dengan bank andai ingin meminjam uang karena ada jaminan asset yang pasti dimilikinya yaitu sertifikat tanah.
Program PTSL memastikan penyelesaian sertifikasi tanah akan sesuai target. Selama ini karena belum adanya kepastian hukum atas tanah seringkali memicu sengketa dan perseteruan di berbagai wilayah Indonesia.
Metode PTSL merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. PTSL dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden nomor 2Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah Republik Indonesia. “Kalau target itu tidak tercapai, seperti yang sering diucapkan presiden berkali-berkali dalam beberapa kesempatan, saya hanya punya dua pilihan : dicopot atau diganti, ” ujar mantan Menteri BUMN ini.
“Kalau yang tidak punya sertifikat tanah tidak bisa digunakan sebagai collateral kepada pihak bank. Makanya banyak yang kemudian meminjam ke rentenir dengan bunga yang tinggi. Padahal, dengan sertifikat tanah, siapa pun dapat mengajukan kredit dengan bunga hanya 0,6 % per tahun. Itulah sebabnya orang BPN kalau dipikir-pikir banyak amalnya, ujar pria yang genap berusia 61 tahun ini.
Sementara itu, Ketua STT REM Dr. Ariasa H Supit dalam kata sambutannya, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak menteri ATR/Kepala BPN dalam menyampaikan kuliah umum di STT REM. “Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Menteri yang telah berkenan hadir di tempat ini. Saya juga berterimakasih kepada seluruh civitas akademika, panitia dan peserta kuliah umum yang menghadiri acara ini. Perlu diketahui bahwa Pak menteri ini adalah sosok yang rendah hati, jujur, humoris. Beliau juga pekerja keras. Oleh karena itu saya berharap melalui kuliah umum yang disampaikan, kita memperoleh wawasan dan pencerahan dalam hal kepemimpinan beliau, khususnya di bidang Agraria/pertanahan saat ini,” ungkapnya. Margianto
Comment