Jakarta,Victoriousnews.com,-Pada akhir tahun 2020, Presiden Jokowi melakukan Reshuflle (perombakan) 6 menteri kabinet Indonesia Maju dan telah dilantik secara resmi di Istana Negara (Rabu,23/12/20).Keenam menteri baru tersebut adalah Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama),Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), Muhammad Lutfi (Menteri Perdagangan).

Menyoroti pergantian menteri baru tersebut, pengamat sosial, Dr. John N. Palinggi, MM., MBA menilai, bahwa menteri sebagai pembantu Presiden, tidak harus dilihat siapa dan darimana. Harus lebih banyak dipahami bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif Presiden untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan. “Secara keseluruhan melihat semua menteri yang baru, saya memiliki pengharapan yang besar, optimisme besar bahwa mampu memberikan kinerja yang optimal, nilai tambah yang besar. Saya yakin dan percaya itu bisa dicapai dengan baik oleh para menteri baru tersebut. Pesan saya, upayakan, di bangsa ini yang sering menciderai tugas-tugas adalah orang-orang yang berasal dari pebisnis atau politisi, atau apapun, kemudian masuk menjadi menteri, sulit membedakan dirinya dan masih berkecimpung dalam bisnisnya pribadi, usahakan hal tersebut tidak dilakukan,” papar John Palinggi.

Pengamat Sosial Politik, Dr. John N Palinggi., M.BA ketika dijumpai di kantornya beberapa waktu lalu

 Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA) ini mengungkapkan, bahwa, rekrutmen setiap orang yang berbeda pandangan, itu merupakan adalah bagian dari merukunkan dan menciptakan persatuan, stabilitas untuk mencapai tujuan pembangunan negara. Dan pemilihan atau pergantian menteri yang dilakukan oleh Presiden tidak urusan membagi-bagikan jatah jabatan.“Pergantian menteri itu sebetulnya tidak perlu diributkan. Karena ini merupakan hal yang normal saja. Setiap jabatan di sebuah negara, di dunia ini, kadang jabatan itu datang. Dan yang paling pokok adalah di dalam penentuan menteri itu, Presiden memiliki hak prerogatif. Dan sebagai menteri, seharusnya mereka harus menyesuaikan diri terhadap tampilan hatinya, termasuk tampilan harus nasionalis,” tandas John.

See also  IAII Memberikan Penghargaan Kepada Brigjen Pol. Drs. Yehu Wangsajaya.,M.Kom, PATI POLRI Pertama/ Tunggal Bergelar Master Ilmu Komputer

Lanjut John, bahwa seorang Presiden merekrut menteri, bukan pertimbangan dari segi senang atau tidak senang. Atau suatu prestasi seseorang, tidak seperti itu. Pertimbangannya pasti orang tersebut mampu dan bisa bekerja sama dengan Presiden. Rekrutmen menteri-menteri baru oleh Presiden, pengharapan Presiden adalah para menteri dapat bekerja sama dengan dirinya, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan Presiden, bukan yang ditetapkan oleh menteri, ataupun suatu organisasi kemasyarakatan. “Mereka harus mampu menyelaraskan diri dengan garis-garis besar kebijakan Presiden, dan mengeksekusi di lapangan dan menjalankannya tanpa cacat. Jangan korupsi, tapi tujuan tercapai, efisiensikan uang negara. Supaya negara mampu membangun. Jangan justru kementerian memboroskan uang negara. Semua harus efisien dan tercapai berdasarkan garis-garis keputusan dan kebijakan presiden,” urai John Palinggi. SM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *