Jakarta,Victoriousnews.com, Kabinet Indonesia Maju periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada bulan April mendatang akan genap 2,5 tahun. Namun ada sejumlah catatan publik yang perlu diperhatikan dari kinerja sejumlah menteri, terutama menteri ekonomi dan menteri perdagangan yang belakangan ini menjadi sorotan tajam, terkait persoalan mengimpor produk luar negeri dan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Hal itulah yang membuat Presiden Jokowi menjadi marah dan sempat melontarkan rencana perubahan kabinet (reshuffle) pada hari Jumat,25 Maret yang lalu.

Pengamat Politik, Yerry Tawalujan, M.Th ketika ditemui di Mal Artha Gading, Selasa (29/3/22)

Mengevaluasi kinerja sejumlah menteri yang dinilai publik menurun, pengamat politik, Yerry Tawalujan, M.Th mengungkapkan bahwa dua tahun sebelum masa jabatannya berakhir, sepertinya Presiden Jokowi bekerja keras sendirian. Padahal Presiden memiliki banyak pembantu yakni menteri yang bisa meringankan beban Presiden mengatasi persoalan bangsa. “Menyoroti tahun kritikal sebelum 2 tahun sebelum Pilpres 2024, kelihatannya Pak Jokowi bekerja keras sendirian. Padahal beliau memiliki banyak pembantu-pembantu yaitu para menteri. Tetapi kelihatannya kinerja para menteri itu keteteran. Seharusnya, sebagai seorang pembantu Presiden fungsinya meringankan beban kerja dan meringankan urusan-urusan Pak Jokowi di bidang teknis yang sudah dipercayakan. Contoh krisis minyak goreng, tetap tidak selesai dan sampai sekarang masih kisruh terus. Ini tandanya menteri yang notabene menjadi pembantu atau menjadi penolong Pak Jokowi justru membebani kinerja Presiden. Ada apa dan mengapa sehingga para pembantu Presiden justru membebani kinerja Presiden. Jadi pertanyaan besar kan? Apakah karena ketidakmampuan menteri itu dalam me-manage pekerjaannnya? Apakah performance kerjanya buruk? Sehingga tidak mampu menangani bidang tanggungjawabnya, atau ada agenda politik yang lain. Ini kan pertanyaan publik. Bagi saya pribadi, sudah saatnya Presiden bersih-bersih kabinetnya. Sudah saatnya Pak Presiden berani me-reshuffle dan mempekerjakan atau meminta bantuan dari para profesional yang diinginkan publik supaya para menteri itu minimal kinerjanya seperti Ahok. Yaitu; jujur,bersih, tegas, jago kerja dan berintegritas tinggi tetapi kapabilitasnya juga mumpuni. Ini kan yang tidak terlihat dari menteri-menteri yang mengurusi perdagangan. Penilaian publik menteri-menteri yang urusi perdangan itu memble semua. Kalah sama mafia-mafia minyak goreng dan lain-lain. Memang kalau di dunia bisnis pasti ada mafianya. Ada saja yang main curang, ada saja yang ingin mengeruk dua kali lipat dan mencari kesempatan di tengah kesempitan. Orang lain lagi menderita, dia justru pingin mendapat untung yang sebesar-besarnya. Ini perlu kepemimpinan yang tegas, lugas dan integritas tinggi,” ujar Yerry ketika ditemui di Mal Artha Gading, Kelapagading, Jakarta Utara, (Selasa,29/3/2022).

See also  LEMBAGA ALKITAB INDONESIA TERBITKAN ALKITAB HIDUP SEJAHTERA BERKEADILAN

Meski mengkritisi kinerja Menteri menurun, tetapi Yerry tidak mengatakan para menteri itu integritasnya rendah. Namun, tetapi kalau performance-nya tidak bisa mendukung dan menaikkan citra Presiden Jokowi yang sudah sangat bagus itu, lebih baik mundur. “Kalau tidak mundur kan, bisa salah persepsi dari masyarakat. Ini menterinya bisa kerja atau sengaja menggembosi pak jokowi atau ada agenda lain,” tandasnya.

Ibukota Negara (IKN) Pindah Kalimantan Timur, ASN Rela Boyong Keluarga?

Publik menilai mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) secara Undang-Undang sudah selesai dan sudah tidak ada masalah lagi. “Mau protes tidak boleh. Karena sudah menghasilkan UU dan kesepakatan bersama yang sah dan tidak bisa diganggu gugat. Tetapi publik juga melihat bahwa ketika masa jabatan Pak Jokowi selesai 2024, kemudian Presiden baru terpilih dan komposisi MPR/DPR berubah, apakah proyek pembangunan IKN akan tetap jalan? Padahal berdasarkan hasil pengamatan di lapangan coba tanya, pegawai-pegawai negeri atau ASN di kementerian mau gak pindah di Kalimantan boyong keluarga? Ini kan masalah zona nyaman. Para ASN itu sudah hidup di zona nyaman di Jabodetabek, bagian terbesar masa hidup mereka ada di Jakarta. Semua sudah serba nyaman, lalu tiba-tiba mau dipindah ke daerah yang baru itu kan tidak mudah. Kalau misalnya pindah di satu pulau, mungkin masih bisa. Misalnya suami sebagai ASN, bisa pergi minggu malam, pulang jumat malam bisa pakai mobil. Tetapi ini kan di pulau lain. Antar pulau relatif cukup jauh untuk pulang tiap minggu akan sulit. Apalagi kalau mengharuskan keluarga harus diboyong untuk pindah. Saya melihat 70 sd 80 % ASN tidak akan rela untuk pindah kecuali dipaksa dan tidak ada pilihan lain. Makanya publik menilai, setelah selesai era Pak Jokowi, selesai pemilu apa yang akan terjadi dengan IKN? Apakah jadi proyek mangkrak? Nah, berdasarkan poin inilah yang menjadi alasan orang-orang tertentu di pemerintahan Pak Jokowi menginginkan untuk ada penundaan pemilu dengan berbagai macam cara. Tapi sekarang isu itu kan sudah basi dan ditolak, tetap sudah diketuk 14 feb 2024 pilpres dan pileg. Jadi sudah tidak ada alasan untuk menunda apalagi untuk memperpanjang sampai 3 periode,” ungkap Yerry. SM

Leave a Reply

Your email address will not be published.