Pluralisme Agama Dan Tantangannya

Pluralisme Agama Dan Tantangannya

Pluralisme agama-agama merupakan salah satu isu yang menonjol di dunia saat ini. Sebagian besar Negara /masyarakat diperhadapkan kepada situasi yang hampir sama dimana hubungan yang harmonis antar agama menjadi kebutuhan sangat penting dan mendesak, demi terciptanya stabilitas dalam masyarakat. Bila hubungan antar agama-agama dapat dibangun dan dikembangkan dengan baik akan menjadi potensi yang besar dan membangun bagi kemajuan Negara/masyarakat. Sebaliknya jika tidak, hal tersebut akan menjadi potensi  konflik yang besar dalam masyarakat. Read More

DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA, KONSPIRASI DAN TOLERANSI

VICTORIOUSNEWS.COM,-Dialog antar umat agama akhir-akhir ini semakin berkembang seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan antara umat beragama. Dialog antar umat  beragama dipercayai sebagai solusi untuk menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama.Adanya perbedaan prinsip dalam setiap agama memberikan peluang terjadi konflik. Konfilk antar umat beragama di Indonesia sudah sering terjadi seperti; Poso, Ambon, dan Sampit diyakini sebagai konfilk yang timbul akibat paham agama. Kita juga ingat peristiwa di Bekasi yang melibatkan umat beragama. Lalu benarkah dialog antar agama bertujuan untuk mangatasi konflik? Apa sebenarnya motif dan target dibalik isu ini? Ide mengadakan dialog antar agama secara internasional sudah muncul tahun 1932 dimana Prancis mengutus delegasinya untuk berunding dengan tokoh-tokoh agama di Kairo. Pertemuan tersebut dirancang untuk membicarakan mengenai ide penyatuan tiga agama (Kristen; Islam; Yahudi).  Read More

Dr. Antonius Natan, M.Th: MAU KEMANA LGBT DI INDONESIA ?

Dr. Antonius Natan, MTh.

VICTORIOUSNEWS.COM,-Tahun 2017 dunia merayakan 500th Church Reformation yang dicanangkan oleh Martin Luther di Jerman pada tahun 1517, tetapi saat ini Jerman adalah negara ke-23 di dunia yang melegalkan pernikahan sejenis. Church of England adalah gereja resmi pemerintah Inggris, Juli 2017 Sidang Sinode menyatakan: LGBT orientation is not a crime, is not a sickness, is not a sin. London Pride Parade adalah LGBT Pride Parade yang diselenggarakan setiap tahun di London, diselenggarakan tahunan sejak 1972, dan akan terus dilakukan sampai pernikahan sejenis legal di seluruh dunia. Berbagai negara termasuk Australia melegalkan pernikahan sejenis tahun lalu. Bagaimana LGBT di Indonesia, mau kemanakah mereka ? bagaimanakah kita menanggapinya ? Bagaimana dengan Hukum di Indonesia ?Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Menanggapi putusan itu, sejumlah postingan di media sosial menuduh MK telah melegalkan perbuatan zina dan homoseksual. Juru Bicara MK Fajar Laksono menegaskan, dalam putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah tidak melegalkan perbuatan seksual sejenis. “Tidak ada satu kata pun dalam amar putusan dan pertimbangan Mahkamah yang menyebut istilah LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender), apalagi dikatakan melegalkannya,” ujar Fajar melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/12/2017) seperti dikutip dari Kompas.com.Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pasal yang mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan. Menurut Prof Mahfud MD bahwa MK menolak memberi perluasan tafsir atas yang ada di KUHP, bukan membolehkan atau melarang. Perlu diketahui bahwa ranah ini merupakan peranan yudikatif atau peranan DPR. Masalah LGBT masih digodok di DPR, semoga hasilnya memenuhi standar moral agama-agama di Indonesia yang juga tidak setuju dengan melegalkan perkawinan sejenis.Kelompok ini juga dibela dengan gigih oleh jaringan internasional, dipublikasikan dengan media sosial secara maksimal. Lembaga dunia sekelas UNDP kucurkan dana sebesar  US $ 8 juta atau setara dengan Rp. 108 Milyar untuk dukung LGBT di Indonesia, China, Filipina dan Thailand, “Inisiatif ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Interseks (LGBTI), dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasasi seksual dan identitas gender (SOGI)” demikian disampaikan UNDP di situs resminya. Dikutip dari DetiknewsLantas para pemuka agama seakan diam membisu, dan masyarakat seolah menyetujui “penyakit LGBT” berkembang dan menyatakan sebagai urusan pribadi dan searah perkembangan jaman ?

Apa Kata Alkitab ?Alkitab dalam Perjanjian Baru secara tegas menunjukkan bahwa perilaku lesbian (L) dan perilaku homoseks (G) adalah dosa, disamping itu Alkitab mengajarkan agar tetap mengasihi mereka yang terlibat di dalam dosa. Kita harus membedakan dosa dan pelaku dosa, Alkitab mengajarkan bahwa para gay dan lesbian agar diperlakukan dengan baik sebagaimana manusia lainnya, sehingga dapat bertobat dan dipulihkan dari dosa.

Alkitab jelas menyebutkan bahwa homoseksualitas (kecenderungan untuk tertarik kepada orang lain yang sejenis – Kamus Besar Indonesia) adalah dosa dan kekejian di mata Allah. Beberapa ayat yang menjadi referensi sebagai berikut: “Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka … karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki” Roma 1:24-27. “Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.” Imamat 18:22 “Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian” Imamat 20:13 “… sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga” Yudas 1:7-8 “Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.” 1 Korintus 6:9-10

Kata “pemburit” berasal dari teks asli Alkitab bahasa Yunani “arsenokoites” yang artinya adalah “One who lies with a male as with a female, sodomite, homosexual.” Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang dengan keinginan homoseks (hubungan seks dengan pasangan sejenis (pria dengan pria) menurut Kamus Besar Indonesia). Alkitab menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi homoseks karena dosa (Roma 1:24-27) dan kondisi ini merupakan pilihan mereka sendiri. Seseorang bisa saja terlahir dengan kecenderungan terhadap homoseksualitas, tetapi bukan merupakan alasan untuk hidup dalam dosa dan terjerumus akan keinginan dosa.

Firman Tuhan menyatakan bahwa pengampunan Allah berlaku bagi kaum LGBT, sama seperti bagi orang yang berzinah, penyembah berhala, pembunuh, penipu, pencuri, pemfitnah, pemabuk dll. Allah juga menjanjikan pertolongannya dan memberikan keteguhan hati untuk menang terhadap dosa, sama seperti setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh anugerah keselamatan.

 Fenomena yang berkembang. Stigma sebagai banci, transgender, gay, lesbian, biseksual pada jaman millennial ini tidak lagi memalukan, melainkan muncul fenomena baru bahwa LGBT adalah identitas dan LGBT adalah orang yang mengikuti kemajuan jaman, dengan konteks Hak Asasi Manusia atau yang dikenal sebagai HAM maka timbul keberanian untuk muncul dipermukaan dan berbicara diberbagai media sosial dan menciptakan panggung untuk mengkampanyekan keadilan dan kesetaraan terhadap transgender, gay, lesbian. Tuntutan bahwa LGBT bukan dosa dan LGBT adalah manusiawi terus dikumandangkan, sepertinya dunia modern memiliki pergeseran norma dan etika yang berlandaskan agama dan setuju dengan hak asasi manusia walaupun melanggar norma, etika maupun agama. Akhirnya muncullah wacana dan dorongan agar perkawinan sejenis dapat diakui dan dilembagakan.

Gereja Harus Memutuskan. Gereja sebagai kepanjangan tangan Tuhan, gereja yang memiliki suara kenabian dan gereja miliki otoritas ilahi, tidak boleh tinggal diam, gereja harus memutuskan. Bahwa Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa homoseksualitas adalah dosa, maka gereja harus memiliki persepsi dan ukuran yang sama tidak bisa memberkati pernikahan sesama jenis. Persoalan ini tidak sekedar toleransi dan tidak tentang hak asasi manusia, tetapi hakekat penciptaan dan tujuan Allah menciptakan manusia dan lembaga keluarga. Gereja menegakkan Firman Tuhan secara baik dan benar, dan gereja taat kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.

Gereja hendaknya melakukan inisiatif-inisiatif baru terhadap perilaku seks yang menyimpang dari para Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Interseks. Mendidik dan melatih pelayan gereja agar bisa melakukan konseling secara professional, membuka pintu yang seluas-luasnya bagi kaum LGBT agar diterima sebagai sahabat dan keluarga. Gereja membuka pelayanan khusus dan ibadah yang dikhususkan dengan pelayan yang telah terlatih dan memiliki kapasitas dan pelayanan ini. Gereja menyatakan kuasa serta otoritas ilahi untuk mengalahkan kelemahan-kelemahan. Peranan gereja tidak lepas dari dukungan pengerja dan para jemaat, kesatuan hati dan doa diperlukan agar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Biarlah Indonesia penuh KemuliaanNya.

Penulis adalah Waket I STT Rahmat Emmanuel/ Sekum PGLII DKI Jakarta

Netralisasi Media Dalam Pemberitaan

Pdt. Dr. Berthy L Momor, M.Th

Banyak sumber informasi khususnya televisi lokal maupun televisi nasional ditambah juga dengan media lain. Media-media ini diperoleh dengan diakses dengan mudah oleh masyarakat mengenai berita-berita politik yang tentu menguntungkan masyarakat.

Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah politik informasi atau berita yang diperoleh masyarakat adalah berita yang menyuguhkan informasi politik yang membuat suasana demokrasi makin kondusif atau sebaliknya. Situasi politik semakin panas memecah persatuan dan kesatuan antara warga Negara yang telah diperjuangkan oleh bapak-bapak pendiri bangsa (founding father). Banyak informasi atau berita poltik yang diperoleh masyarakat yang belum informasi tersebut bersifat benar dan sesuai dengan realita.

Masyarakat dapat menerima berita secara mentah dan langsung dikonsumsikan oleh banyak orang. Inilah yang perlu diantisipasi oleh pihak pemegang kekuasaan dalam melakukan kontrol terhadap media. Bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan membuat suasana kehidupan demokrasi atau kehidupan berpolitik menjadi keruh yang dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan perlindungan untuk kepentingan publik dan juga wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran. Tahun ini adalah pesta demokrasi digelar, banyak media massa memberitakan tentang hal tersebut.Tetapi ada pemberitaan yang disunting oleh pemilik media massa. Yang berkepentingan dengan dunia politik untuk mengikat persepsi publik tentang pemilik media yang berkepentingan dalam dunia politik.Para pemilik dan tanggunjawab media menggunakan Pers sebagai alat tujuan kepentingan politik.

Hal ini adalah suatu ancaman bagi kebebasan Pers dimana kelembagaan Pers mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Tetapi bukan menyajikan jurnalistik prioduk yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Bahkan terang-terangan pemilik media telah menunjukkan pertarungan, khususnya selama berlangsungnya Pemilu/Pilkada.

                Inilah yang membuat opini masyarakat dikontrol oleh sekelompok kecil pemilik media massa. Disinilah netralisasi media dalam pemberitaan kehidupan berpolitik sangat dibutuhkan. Untuk direalisasikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Akhirnya menjadikan media yang memberitakan berita bersifat penting dan berguna sesuai dengan realita yang aktual. Jika ada pemberitaan media mengenai kehidupan politik, itu bersifat netral maka perlu ada kontrol pemerintah, pemilik atau pengelola media massa.

Perlu juga masyarakat untuk melakukan pendekatan pengawasan dan kontrol publik untuk menciptakan situasi politik yang kondusif. Pembangunan membutuhkan situasi kondusif, karena seluruh elemen masyarakat dan elemen bangsa serta partai politik tetap berkomitmen mendukung pemerintahan yang bersih. Dalam tahun politik sekarang ini dimana publik harus memberikan kontribusi dan menjaga situasi karena meningkatnya suhu politik nasional.

Situasi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh segelitir oknum, sehingga situasi menjadi tidak kondusif. Kita harus belajar dari sejarah masa lalu, dimana suatu pemerintahan diberhentikan di tengah jalan (Alm. Presiden Gus Dur), hal yang seperti harus kita hindari.

Untuk itu saat ini pemerintah sedang berjalan,  kita seluruh elemen masyarakat, dan elemen bangsa serta partai politik harus bersatu mendukung pemerintahan yang sedang bekerja keras melaksanakan pembangunan nasional dan program pro rakyat. Kehidupan berdemokrasi perlu menyejukkan dan menjaga situasi tetap aman serta terkendali dan itulah tugas kita bersama dalam menjaga kesatuan Negara kita. ***

 

Radikalisme & Politik Identitas

Oleh: Pdt. Dr. Berthy L Momor, M.Th

VICTORIOUSNEWS.COM,- Dalam berbagai literatur dinyatakan bahwa radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan sebuah perubahan atau pembaruan dengan cara drastis hingga pada akar yang paling bawah. Untuk mencapainya melibatkan banyak cara sehingga yang paling ekstrim, yaitu kekerasan, baik simbolik maupun fisik.

Dalam pandangan sosiologis, ada beberapa gejala dari paham radikalisme antara lain;merespons terhadap kondisi sosial politik maupun ekonomi yang sedang berlangsung dalam bentuk perlawanan dan penolakan. Terutama aspek ide dan kelembagaan yang dianggap bertentangan dengan keyakinannya. Kemudian penolakan berlanjut kepada pemaksaan kehendak untuk mengubah keadaan secara mendasar ke arah tatanan yang lain. Dengan cara pandang dan ciri berpikir yang berafiliasi kepada nilai-nila tertentu, contohnya: bidang agama maupun ideologi lainnya.

Yang lain lagi menguatkan sendi-sendi keyakinan tentang kebenaran, ideologi yang diyakininya lebih unggul daripada yang lain. Akhirnya giliran sikap trust claim, ini memuncak pada sikap penafsiran penegasan pada sistem lain. Untuk mendorong usaha ini, maka massa dilibatkan dengan dilabelisasikan atas nama rakyat atau pengikutnya yang diekspresikan secara emosional.

Dalam era demokrasi memberikan kebebasan siapapun untuk mengekspresikan pemikirannya. Semua gejala ini yang dimainkan oleh penggerak paham radikalisme.

Aliran Radikalisme

Ketika pemerintah ingin menekan paham radikalisme yang tumbuh di berbagai lembaga pendidikan dan kelompok masyarakat, bahkan lingkungan pemerintah seakan-akan biasa saja. Sebab apapun yang diserukan pemerintah akan terbentur pada ketentuan lain yang berhubungan dengan aspek HAM.  Ketika sekelompok orang telah menemukan mengeksprementasi untuk menggerakkan ideologinya, maka pada titik ini paham radikalisme mulai dimainkan oleh para aktor sebagai kartu trufnya. Ada beberapa kelompok yang selalu ingin melakukan perubahan secara radikal dengan cara menginstrumentalisasi keyakinannya.

Ada kelompok revivalis (perubahan) yang tampil dengan ciri legal formal yang menuntut perubahan sistem hukum yang sesuai dengan tata aturan dan tuntutan hukum yang diyakininya. Juga ada kelompok revivalis (perubahan) yang tampil dengan ciri doktriner dengan cara memahami keyakinannya secara mutlak.  Kelompok revivalis yang lain tampil dengan ciri militan yang ditunjukkan melalui sikap keyakinannya dengan semangat tinggi sampai yang berhaluan keras.

Kelompok-kelompok berhaluan keras sampai melakukan penolakan frontal terhadap Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Bahkan ingin menghancurkan atau memecah belah kesatuan bangsa. Kita menyaksikan dalam kenyataan dimana pintu masuk paham radikalisme yang digerakkan oleh revivalis melalui momentum Pilkada DKI Jakarta. Dengan melibatkan berbagai aktor, baik di kalangan politisi;pengusaha; agamawan; dan tokoh masyarakat lainnya, paham radikalisme makin semarak sebagai satu-satunya cara untuk melakukan perubahan di Indonesia untuk lebih baik.

Dalam pengamatan sementara, gerak radikalisme yang diekspresikan oleh kelompok revivalis itu tidak berhubungan dengan perilaku terorisme. Paham radikalisme yang selalu digerakkan dalam berbagai momentum, terselip agenda politik kekuasaan tertentu, maka tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan pihak lain terutama kelompok ekstrim yang suaranya masih kecil (noisy minority).

Mereka jadikan gerakan radikalisme sebagai suatu jebakan untuk membuat kegaduhan yang bisa memicu konflik horizontal. Ketika gerakan radikalisme dijadikan sebagai wadah pergerakan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan ambisi kekuasaan bukan tidak mungkin segala cara dilakukan dengan yang paling ekstrim. Gerakan radikalisme dilontarkan dalam berbagai aksi yang menyelipkan faktor produksi (mode of production), kekerasan dengan simbolik maupun fisik dan mengintimidasi siapapun yang dianggap berseberangan.***