Victoriousnews.com,-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak seluruh permohonan paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Senin (22/4/24).
“Hal pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, Sang Hyang Widi Wasa. Karena melalui perbedaan pendapat yang sangat tajam dan menyita waktu, diantara para capres dan cawapres, pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa gugatan dari pasangan 01 & 03 tidak dapat dipenuhi. Sekaligus menyatakan bahwa pasangan 02 itu adalah Presiden dan Wakil Presiden yang sah,” ujar pengamat sosial politik, Dr. John N Palinggi, MM, MBA kepada wartawan.
Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA) ini mengibaratkan pesta demokrasi pemilihan umum itu seperti “medan peperangan”. Peperangan itu tidak ada yang kalah dan menang. Tetapi yang ada adalah sisa dari peperangan itu. “Nah, sisa dari perbedaan pendapat yang terkait dengan pelaksanaan pilpres adalah Pak Prabowo & Pak Gibran dinyatakan sah secara hukum. Tapi sisanya yang lain, itu menampakkan semua bentuk karakternya. Orang-orang yang dulunya kita hormati dan teladani ini bisa bergerak untuk menghormati hukum, tetapi justru tidak menghargai hukum. Bahkan mereka kerap menyerang dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Lebih ironi lagi, sebagian diantara mereka yang kita hormati telah kehilangan intelektualnya. Secara pribadi, saya mendoakan agar luka-luka yang terjadi diantara sesama anak bangsa ini; baik luka batin, fisik maupun luka-luka lainnya bisa disembuhkan secepatnya. Atas dasar kesadaran diri (eling) supaya bisa menjadi lebih baik ke depan,” tukas Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN).
Saat ini, lanjut John kita tidak bisa menghakimi orang karena perilakunya. Tetapi kita berada dalam posisi mendoakan orang supaya berubah ke arah lebih baik.”Sehingga bangsa ini yang semula tercabik-cabik bisa kembali utuh dan bersatu. Kita tidak mungkin membangun bangsa ini tanpa kebersamaan sesama anak bangsa,”ungkapnya.
Masa Transisi Jangan Dinterupsi!
Masa transisi kepemimpinan dengan waktu selama 6 bulan sebelum pelantikan 21 Oktober 2024 mendatang, dipastikan akan berjalan dengan baik. Artinya tongkat estafet kepemimpinan Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto pasti akan ada komunikasi atau pembicaraan yang intens dalam melanjutkan pembangunan Indonesia. “Masa transisi, jangan sampai diinterupsi atau diganggu dengan keinginan-keinginan orang-orang yang mau berebut jabatan, sampai-sampai Pak Prabowo tidak ada artinya sebagai Presiden terpilih. Berikan kesempatan Pak Prabowo dengan hak prerogatif untuk menentukan orang-orang yang bisa membantu dia. Pak Prabowo pasti memilih pembantu Presiden atau menteri negara sesuai dengan kompetensinya,” ungkap pengusaha sukses yang memperoleh APEC Business Travel Card, Bebas Visa di 18 Negara.
Sebagai seorang pengusaha, John menilai bahwa kinerja Presiden Jokowi selama memimpin Indonesia 2 periode sangat bagus. “Jadi, pelantikan Presiden & Wakil Presiden 21 Oktober itu sekaligus juga ditandai berhentinya yang kita hormati Bapak Joko Widodo. Pada satu sisi, saya pribadi mengikuti Pak Jokowi hampir 10 tahun (2 periode). Saya melihat hasil kerjanya bagus, terlepas masih ada kekurangan sebagai manusia. Bapak Jokowi akan tercatat dalam sejarah sebagai Presiden kita yang telah berbuat banyak bagi bangsanya. Seorang Presiden yang tidak mengenal lelah bekerja dan bersalaman dengan orang-orang kecil. Kerendahan hati mewarnai sikap-sikapnya dalam memimpin negara. Bahkan suatu ketika Pak Jokowi ditanya, sarapan paginya apa? Jawabannya caci maki. Makan siangnya adalah penghinaan. Sedangkan makan malam, sering dituduh penjahat. Meski demikian, beliau bisa menampung hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, yang menyakitkan serta mampu merubahnya menjadi hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena Pak Jokowi lebih banyak memikirkan bangsa dan negaranya,” tutur Presiden Direktur PT Karsa Mulindo Semesta Group ini.
Menerima Putusan MK, Paslon 01 & 03 Sebagai Bentuk Kedewasaan Berpolitik dan Negarawan
Dalam persidangan putusan MK, mengemuka tudingan dugaan adanya kecurangan yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Namun kata John Palinggi, soal ada tidaknya kecurangan dibalik putusan MK tersebut, bahwa, putusan MK sifatnya final and binding (akhir dan mengikat). Artinya tidak ada upaya hukum lainnya. “Tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Putusan sudah final dan tidak ada pembahasan lagi. Warga negara yang baik harus tunduk pada putusan pengadilan, termasuk MK,” urai anggota Dewan Analisis dan Strategis sekaligus pengajar intelijen di Badan Intelijen Negara (BIN) ini.
John mengingatkan, jika ada kelakuan yang kurang baik, silahkan diperbaiki.Jangan lagi berkanjang dengan perilaku-perilaku negatif yang justru merusak tatanan berbangsa & bernegara. Ironisnya, saat ini banyak orang bicara demokrasi, tapi tidak memahami esensi demokrasi itu sendiri. “Banyak yang koar-koar demokrasi, padahal dirinya sendiri selalu menciderai demokrasi. Ini kan jadi kontradiktif,” tegasnya.
John berpesan kepada semua pihak untuk menerima hasil keputusan MK ini dan mendukung presiden terpilih. Keputusan MK sudah bersifat final dan binding, jangan di interpretasi lagi. “Saya pribadi dan keluarga serta tim saya yang bekerja di 315 kabupaten/kota menyampaikan selamat kepada yang terhormat Pak Prabowo dan Pak Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden & Wakil Presiden periode 2024 -2029. Dengan doa semoga di dalam melaksanakan tugas selalu dilindungi dan ditolong oleh Allah SWT, Tuhan YME. Ke depan yakinlah selama Bapak bersandar kepada Allah SWT, dengan sikap rendah hati dan sayang kepada manusia, maka Bapak akan tetap berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, John Palinggi juga mengapresiasi dan menghargai sikap paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang langsung menerima putusan MK sebagai bentuk ketaatan hukum dan kedewasaan dalam berpolitik serta negarawan. “Ini suatu pertanda baik ke depan,” tandas John.
Presiden Terpilih Diharapkan Dapat Permudah Birokrasi
Melihat maraknya pejabat negara yang sulit dijumpai masyarakat, John berharap kepada Presiden terpilih agar dapat merombak perilaku bawahannya. “Saat ini untuk ketemu pejabat negara sangat susah sekali. Birokrasinya terlalu berbelit-belit. Harus lewat ini dulu, ketemu si anu dulu, dan lainnya, baru bisa menghadap pejabat yang dituju. Seharusnya rakyat mudah bertemu pemimpinnya. Jangan dipersulit atau dibuat berbelit-belit. Kalau itu dipertahankan, maka pembangunan negara ini akan terhambat karena kepongahan dari pejabat negara. Jangan juga pagar kantor pemerintah dan lembaga dibuat seperti kerajaan. Saya berharap Pak Prabowo bisa memperhatikan hal ini supaya pejabat-pejabat negara bisa lebih membuka diri dan sedia menerima rakyatnya dengan baik, tanpa harus berbelit-belit,” pintanya
John juga mengkritik adanya Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari lingkungan kementerian/lembaga yang menggunakan pangkat-pangkat di seragam dinasnya. “Saya juga bingung kalau melihat ada ASN yang punya pangkat-pangkat. Setahu saya, pakaian dinas yang punya pangkat-pangkat itu hanya polisi dan tentara. Coba dihitung berapa triliun anggaran negara habis untuk membiayai baju dinas dengan pangkat-pangkat tersebut. Ini kan cuma proyek yang menghambur-hamburkan uang negara saja,” tegas John berharap kedepan Presiden RI terpilih bisa menertibkan hal tersebut. SM
Baca Juga:
