Ketum Gempar Indonesia, Yohanes Sirait: Presiden Prabowo Tegas Berantas Korupsi dan Mafia Minyak!

Jakarta, Victoriousnews.com – Pasca demo besar yang berujung ricuh dan memakan korban jiwa pada akhir Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi nasional di Istana Negara dengan tokoh lintas agama, petinggi partai politik, serta organisasi kepemudaan lintas iman. Salah satu yang hadir adalah Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia).

Ketua Umum DPP Gempar Indonesia, Yohanes Harry D. Sirait, S.Th., M.Si., menegaskan bahwa langkah cepat Presiden Prabowo mengundang para tokoh bangsa patut diapresiasi. Menurutnya, Presiden menunjukkan empati dan pemahaman yang mendalam terhadap aspirasi rakyat, sekaligus mengakui adanya kemarahan publik akibat gaya hidup mewah sebagian pejabat.

“Presiden sangat memahami keresahan masyarakat, mulai dari hedonisme pejabat hingga korupsi yang masih merajalela. Beliau menegaskan bahwa melawan korupsi tidak bisa hanya dilakukan Presiden, tapi harus bersama rakyat,” ungkap Yohanes, pria kelahiran 5 Februari 1986 itu.

Lebih jauh, Yohanes menilai keseriusan Prabowo nyata terlihat, salah satunya saat berani menghadapi mafia minyak yang selama ini dianggap untouchable. “Selama ini mereka selalu jadi penopang politik siapa pun capresnya, tapi Presiden Prabowo tidak peduli, langsung dihajar,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo juga menekankan agar aksi demonstrasi tidak lagi memakan korban jiwa. “Satu nyawa saja terlalu mahal,” kata Yohanes menirukan pesan Presiden.

RUU Perampasan Aset & Pembuktian Terbalik Harus Segera Disahkan!

Terkait agenda pemberantasan korupsi, Yohanes mendesak agar RUU Perampasan Aset dan Pembuktian Terbalik segera disahkan. “Saya setuju RUU Perampasan aset dan pembuktian terbalik  itu disahkan jadi UU. Contohnya, seluruh pejabat harus bisa membuktikan aliran dana mulai dari penghasilan hingga pengeluarannya. Termasuk aset yang dimilikinya. Kalau tidak bisa membuktikan, ya negara wajib untuk menyitanya,” tukas Yohanes.

Yohanes  juga mengungkapkan, pemberantasan korupsi tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan pejabat publik.

Menurutnya, kecilnya gaji pejabat dengan kewenangan besar justru membuka celah terjadinya penyalahgunaan jabatan. “Mungkin kurang populer, tapi saya harus katakan: gaji pejabat itu memang tidak boleh kecil. Karena kuasa mereka besar. Kalau gaji kecil, mereka akan cari jalan lain, dan akhirnya korupsi,” tegas Yohanes.

Ia mencontohkan langkah reformasi yang pernah dilakukan Ignasius Jonan ketika menjabat Direktur Utama PT KAI. Kala itu, gaji kepala stasiun Gambir yang hanya belasan juta dianggap tidak sebanding dengan tanggung jawab besar, terlebih dengan fasilitas rumah dinas di kawasan elite. Setelah gaji dinaikkan menjadi Rp30–40 juta, pendapatan resmi dari parkir stasiun justru melonjak berlipat-lipat.

“Artinya, sistem yang benar dan gaji yang layak bisa menutup celah korupsi. Ketika kesejahteraan diperbaiki, justru pemasukan negara meningkat,” jelas Yohanes.

Hal serupa, menurutnya, juga dilakukan saat Jakarta dipimpin Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Semua gaji pejabat dinaikkan dulu. Setelah itu, perilaku koruptif bisa ditekan,” tandasnya.

Bagi Yohanes, korupsi bukan hanya soal mental, tapi juga soal sistem dan keberanian untuk menindak.

“Kalau setelah gaji dinaikkan masih korupsi, ya hajar. Negara tidak akan rugi jika aset hasil korupsi bisa langsung disita,” tandasnya.

Kabinet Perlu Dirampingkan 

Lebih lanjut, Yohanes menyinggung perlunya reformasi birokrasi di tubuh pemerintahan. Ia mendorong Presiden Prabowo untuk merampingkan kabinet dan mengevaluasi kinerja menteri maupun wakil menteri yang dinilai tidak produktif. “Organisasi terlalu gemuk bikin lamban. Kabinet harus ramping supaya negara lebih gesit,” ujarnya.

Yohanes menutup dengan keyakinan bahwa niat Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi sungguh nyata. Namun, perjuangan itu tidak bisa berjalan sendiri. “Korupsi adalah musuh bersama. Kalau rakyat mendukung, Indonesia bisa keluar dari lingkaran mafia dan pejabat rakus,” pungkasnya. SM