Pengamat politik John Palinggi Desak Pemerintah Transparan Soal Utang Negara demi Redam Kegaduhan Politik

Jakarta,VictoriousNews.com – Bangsa Indonesia tengah menghadapi ujian politik yang tidak ringan. Di tengah derasnya pengungkapan kasus korupsi dan meningkatnya tuntutan publik kepada pemerintah, Pengamat Politik dan Ekonomi Dr. John N. Palinggi, MM, MBA mengingatkan agar konflik politik tidak terus menjadi penghambat stabilitas nasional.

Menurutnya, energi bangsa seharusnya diarahkan untuk memperkuat penegakan hukum, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan membuka secara transparan berbagai persoalan strategis, terutama pengelolaan keuangan negara dan utang luar negeri.

Seruan ‘Turunkan Presiden’ Dinilai Menabrak Prinsip Demokrasi

John Palinggi menilai kegaduhan politik yang berlangsung sejak proses Pemilu Presiden telah menyita terlalu banyak perhatian publik. Ia mengakui adanya berbagai perdebatan mengenai proses politik, termasuk polemik dalam pemilihan wakil presiden. Namun, menurutnya, seluruh tahapan tersebut telah melalui mekanisme konstitusi sehingga hasilnya harus dihormati.

Ia menegaskan, seruan untuk menurunkan Presiden Prabowo Subianto melalui tekanan massa bukanlah jalan yang tepat dalam negara demokrasi.

“Presiden dipilih melalui mekanisme demokrasi, disahkan oleh konstitusi. Kalau kita mengakui Indonesia sebagai negara hukum, maka semua harus menghormati hukum. Demokrasi tidak dibangun di pinggir jalan,” tegas John yang juga pengusaha nasional selama 45 tahun tanpa cacat.

Menurut John, kritik terhadap pemerintah merupakan hak setiap warga negara. Namun, kritik harus disampaikan melalui jalur konstitusional, baik melalui DPR, mekanisme hukum, maupun ruang-ruang demokrasi yang tersedia, bukan melalui tekanan massa yang berpotensi memecah belah bangsa.

Korupsi Terbongkar, Tetapi Bangsa Jangan Kehilangan Fokus

Di sisi lain, John mengapresiasi mulai terungkapnya berbagai kasus korupsi besar di sektor energi, pertambangan ilegal hingga pembalakan liar. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa bangsa ini tidak boleh hanya terpaku pada penangkapan para pelaku korupsi, sementara persoalan mendasar yang menyangkut tata kelola negara justru terabaikan.

Menurutnya, konflik politik yang terus dipelihara hanya akan menguras energi bangsa dan mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang jauh lebih strategis.

Jangan Terus Salahkan Oligarki

John juga mengkritisi penggunaan istilah oligarki yang, menurutnya, kerap dijadikan kambing hitam atas berbagai persoalan bangsa. “Kalau ada pengusaha bisa mengambil keuntungan secara melawan hukum, berarti ada aturan yang dimainkan dan ada aparat negara yang membackup. Jadi jangan hanya menyalahkan oligarki,” ujar pemegang APEC Travel Bussiness, bebas bisa bepergian 18 negara Asia Pasifik.

Menurut John, pembenahan harus dimulai dari sistem pemerintahan, regulasi, serta integritas aparatur negara. Tanpa reformasi pada aspek tersebut, praktik korupsi akan terus berulang dengan pelaku yang berbeda.

Utang Negara Harus Dibuka Terang-Benderang

Menurut John, perhatian publik seharusnya tidak hanya tersedot pada konflik politik. Persoalan yang jauh lebih penting adalah keterbukaan mengenai kondisi keuangan negara, khususnya utang luar negeri.

Ia bahkan mempertanyakan apakah memanasnya situasi politik saat ini tidak dipicu oleh minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai posisi utang negara. “Pernah berpikir tidak, apakah kita sekarang saling berkelahi dan saling mencengkeram ini tidak diakibatkan karena tidak jelasnya utang luar negeri kita?” ujar John.

Menurutnya, hingga kini masyarakat justru dibingungkan oleh berbagai angka yang beredar mengenai besaran utang Indonesia. Tidak adanya penjelasan yang komprehensif dari pemerintah membuka ruang munculnya berbagai spekulasi. “Macam-macam pendapat. Ada yang bilang utang kita ke China Rp9.000 triliun, ada yang mengatakan utang luar negeri Rp1.400 triliun, bahkan ada yang menyebut sudah mencapai Rp20.000 triliun. Inilah yang harus diperjelas,” katanya.

John mengatakan, kondisi tersebut berbeda dengan masa-masa sebelumnya ketika pemerintah secara berkala mengumumkan perkembangan utang luar negeri kepada masyarakat. “Dulu Bappenas mengumumkan utang luar negeri kita setiap bulan. Sekarang kita tidak tahu lagi sebenarnya utang kita berapa,” ujarnya.

Karena itu, ia mendesak pemerintah menyampaikan data utang secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak lagi dibingungkan oleh berbagai informasi yang simpang siur.

Menurutnya, setidaknya pemerintah perlu menjelaskan secara rinci posisi utang Indonesia kepada dua negara yang selama ini paling sering menjadi perhatian publik. “Saya pernah melihat sejumlah perjanjian dengan negara Tiongkok. Nah, ini juga harus diperjelas. Hutang kita dengan China itu berapa? Hutang kita dengan Amerika berapa? Yang lain tidak usah dibahas dulu. Dua negara ini saja dijelaskan kepada publik,” tegasnya.

Bagi John, keterbukaan mengenai jumlah utang, sumber pinjaman, peruntukan anggaran, hingga mekanisme pengembaliannya merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Semakin terbuka informasi tersebut, semakin kecil pula ruang bagi munculnya berbagai spekulasi yang dapat memicu kegaduhan politik.

Pembiayaan IKN dan Kerja Sama Strategis Perlu Dijelaskan

Selain utang luar negeri, John juga mempertanyakan perkembangan pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang rinci mengenai sumber pendanaan proyek tersebut, termasuk apabila melibatkan pinjaman luar negeri.

Ia juga menyoroti berbagai kerja sama strategis dengan pihak asing, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengelolaan ruang udara, hingga pemasangan jaringan kabel serat optik. Menurutnya, kebijakan-kebijakan strategis tersebut harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami dasar pengambilan keputusan pemerintah.

Dana Covid-19 Juga Harus Terbuka

Semangat transparansi, lanjut John, juga harus diterapkan terhadap penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang nilainya mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah.

Ia tidak menyampaikan tuduhan, tetapi meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka agar berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak terus menjadi spekulasi. “Kalau memang benar, jelaskan. Kalau tidak benar, juga harus dijelaskan kepada publik,” ujarnya.

Koalisi Jangan Membungkam Kritik

John juga menyoroti praktik koalisi politik yang dinilainya terlalu dominan hingga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Menurut dosen ilmu politik tersebut, tujuan koalisi dalam sistem demokrasi adalah membangun dukungan mayoritas untuk menjalankan pemerintahan, bukan menciptakan kekuatan politik yang menutup ruang kritik. “Koalisi bukan berarti semua harus diam. Kalau menyangkut kepentingan rakyat, anggota parlemen tetap harus bersuara,” tegasnya.

Bangsa Butuh Keterbukaan, Bukan Konflik

Menutup pandangannya, John mengingatkan bahwa Indonesia membutuhkan suasana politik yang sehat agar dapat menghadapi tantangan ekonomi dan global yang semakin kompleks.

Menurutnya, seluruh elemen bangsa harus mengedepankan penghormatan terhadap konstitusi, memperkuat penegakan hukum, memberantas korupsi hingga ke akar persoalannya, serta membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Ia menegaskan, keterbukaan mengenai kondisi keuangan negara, termasuk utang luar negeri, justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus meredam berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik. “Kalau keadaan seperti ini terus berlangsung, kita harus waspada terhadap ancaman disintegrasi. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah keterbukaan, penghormatan terhadap hukum, dan keberanian memperbaiki sistem,” pungkasnya. SM