Dr. John Palinggi, MBA (Pengamat Sospol): Koalisi dan oposisi adalah suatu perdebatan di parlemen terkait kebijakan atau program

Dr. John Palinggi bersama KH Said Agil Siradj (Ketum PBNU)

JAKARTA,Victoriousnews.com,-Dukungan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang bergabung ke pemerintahan Jokowi beberapa waktu lalu ternyata menjadi kabar baik. Meskipun banyak pengamat politik menilai hal tersebut menandakan tidak solidnya parpol pengusung Jokowi-Amin.

Baca Juga :Jangan Takut, Pelantikan Presiden & Wakil Presiden Pasti Aman!

Menanggapi mengenai koalisi dan oposisi yang terjadi belakangan ini, Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN), Dr,  John Palinggi, MBA, mengatakan, bahwa, Indonesia tidak mengenal adanya oposisi pemerintahan. “Koalisi dan oposisi adalah suatu perdebatan di parlemen (DPR RI) terkait suatu kebijakan atau program. Adanya perdebatan atau beda pendapat di parlemen membuat anggota dewan berkoalisi untuk memenangkan perdebatan pendapat di parlemen,” tutur John yang baru dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin).

Dr. John Palinggi bersama dengan KH Ma’ruf Amin (Wakil Presiden terpilih)

Menurut John, perdebatan pendapat di parlemen tersebut dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat bukan kepentingan partai politiknya, apalagi kepentingan  pribadi dan kelompoknya. “Membela aspirasi rakyat yang berbeda. Yang diputuskan di parlemen itu untuk kepentingan rakyat bukan parpol dan kelompoknya. Anggota parlemen jangan memandulkan tuntutan rakyat, kalau itu dilakukan, mereka layak disebut pengkhianat rakyat dan Negara,” tandasnya.

Dr. John Palinggi bersama Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP

Lanjut John, sebenarnya dalam politik itu tidak ada koalisi permanen. Hal itu karena seringkali saat membela aspirasi rakyat terdapat perbedaan pendapat atau pandangan. “Ada saatnya berpeda pendapat karena membela aspirasi rakyat yang berbeda. Oposisi juga demikian. Jadi oposisi bukan diartikan sebagai kelompok penyerang pemerintah, dan oposisi sebagai kelompok pendukung pemerintah,” pungkasnya. SM