JAKARTA,Victoriousnews.com,-Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden itu adalah perintah undang-undang. Jadi dalam mekanisme sistem politik kita, manakala Presiden dan Wakil Presiden sudah terpilih, maka wajib hukumnya untuk dilantik oleh Mahkamah Agung (MA) di hadapan sidang paripurna DPR RI.Demikian dikatakan oleh pengamat sosial politik, Dr. John N Palinggi ketika ditemui di ruang kerjanya, Menara Mandiri, Menteng-Jakarta Pusat (Rabu, 16/10/2019).
Menurut John, agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan KH, Ma’aruf Amin masa bakti 2019-2024 yang digelar pada 20 Oktober 2019 mendatang pasti berjalan mulus, aman dan damai. “Mengenai adanya isu belakangan ini bahwa pelantikan Presiden dan Wapres akan ada gangguan, baik ancaman teroris dan lain sebagainya; terus terang saya mengesampingkan itu. Oleh karenanya, saya mengajak masyarakat agar berpikir waras. Kita sudah capek dengan ocehan-ocehan seperti itu. Saya sangat yakin bahwa acara pelantikan nanti akan berjalan mulus, aman tanpa gangguan. Saya ini konsultan keamanan. Semisal ada informasi pergerakan teroris, ya tangkap saja. Tidak usah ramai diberitakan di media, menciptakan rasa ketakutan di masyarakat. Jadi, media juga harus belajar menyajikan berita yang benar,” tutur Ketua Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA).
Lanjut John, di Indonesia ini terlalu banyak orang yang pandai merekayasa berbagai informasi sehingga masyarakat hidupnya dipenuhi ketakutan. “Hal inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling tidak aman di luar negeri. Sehingga investor enggan masuk ke Indonesia. Warga terlalu dicurigai, masuk Mall dan hotel harus diperiksa dengan alat deteksi berkali-kali. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh masyarakat wajib mendukung pemerintahan Jokowi-Amin ke depan. Jangan terus-terusan mengujat, menghina atau bahkan merendahkan Presiden. Sehingga ke depan, pembangunan Negara berjalan dan tidak terganggu. Apalagi saya melihat Presiden Jokowi orang yang tulus bekerja bagi rakyat dan Negara. Kalau ada koreksi dan kritik hendaknya dilakukan dengan mekanisme yang baik, bukannya menghina, merendahkan bahkan memaki-maki Presiden,” papar John penuh harap. SM
Baca Juga:
