Jakarta,Victoriousnews.com,– Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hari Rabu, 14 Februari 2024 sebagai ajang pesta demokrasi pemungutan suara pemilu serentak,yaitu memilih Presiden- Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan Pilkada serentak, untuk memilih Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota akan digelar pada hari Rabu, 27 November 2024.
Bak gayung bersambut, penetapan jadwal pemilu Presiden 2024 itu disambut antusias oleh sejumlah partai politik untuk menyusun kekuatan dan membangun embrio koalisi. Tak pelak, suhu politik pun menghangat. Karena masing-masing parpol pun mulai mengelus-elus “jagoan”nya untuk diusung sebagai capres maupun cawapres yang siap bertarung dalam pesta demokrasi 5 tahunan itu.
Sejatinya, adagium yang mengatakan, dalam dunia politik itu “tidak ada kawan dan lawan politik yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi” ternyata benar adanya. Walaupun di tingkat grassroot saling “bermusuhan” mendukung capres pilihannya, tetapi faktanya, justru elite parpol masih bermain dengan lobi-lobi politik untuk berbagi “kue” kekuasaan. Contoh yang paling nyata adalah ketika Prabowo kalah dalam Pilpres 2019, demi kepentingan negara yang lebih besar, akhirnya ia legowo dan bersedia menjadi Menterinya Jokowi dalam kabinet kerja periode 2019-2024. Ini menandakan bahwa sebenarnya pesta demokrasi di Indonesia itu unik, dinamis dan seyogyanya tidak meninggalkan “dendam politik” berkepanjangan untuk meredam gejolak masyarakat di tingkat grassroot yang telah terbawa arus permusuhan.
Untuk mencegah adanya permusuhan dan perpecahan di tengah masyarat Indonesia, Presiden Jokowi) pun meminta seluruh Kepala Daerah untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan serta tidak memainkan politik identitas serta politik praktis jelang Pemilu 2024. “Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju 2024. Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif dan menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik,” tandas Presiden saat memberikan sambutan dalam agenda Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda, di Sentul International Convention Center (SICC), Selasa (17/1/2023).
Presiden Jokowi juga mengingatkan TNI dan Polri juga agar tidak berpolitik praktis. “Fokus saja petakan yang namanya potensi kerawanan. Jangan sampai pas kejadian pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini, apabila terjadi kegaduhan,” tegas Presiden.
Lalu, bagaimana sikap umat Kristiani dan gereja di seluruh Indonesia menghadapi Pemilu 2024? Gembala Sidang GBI Sinona Bekasi, Pdt. Edy Wagino,M.Th menyampaikan 3 pesan kepada seluruh umat Kristiani dan gereja di Indonesia. “Menghadapi pilpres 2024, saya selaku hamba Tuhan menyampaikan 3 pesan. Pertama, Gereja harus selalu bersikap netral, tidak boleh berpihak kepada salah satu organisasi partai politik atau capres tertentu. Tetapi harus memberikan doa sepenuhnya kepada seluruh calon presiden-wakil presiden yang ada,” ujar hamba Tuhan yang terpanggil melayani di berbagai penjara di Indonesia maupun luar negeri.
Pesan kedua, Gereja maupun wartawan Kristiani harus menyampaikan suara kenabian. “Artinya, kita harus memberikan dukungan berita yang menyuarakan kenabian. Kalau suara kenabian itu kan bernubuat, menyampaikan sesuatu untuk masa depan yang baik dan benar. Memberikan kesejukan, menyampaikan berita sukacita. Karena belakangan ini, banyak sekali berita hoax (bohong) yang cenderung menyesatkan masyarakat. Makanya Perwamki berkewajiban menyajikan suatu berita yang menyemangati bangsa ini agar bisa berkontribusi dalam hal yang baik. Sehingga pasca pandemi covid ini, bangsa Indonesia cepat dipulihkan secara ekonomi maupun berbagai bidang lainnya,” ungkap Pdt.Edy yang juga penasihat Perkumpulan Wartawan Media Kristiani Indonesia (Perwamki) ketika ditemui di sebuah restoran di pusat perbelanjaan Jakarta utara, Rabu (18/1/23).
Lanjut Pdt.Edy, Pesan ketiga, 2023 ini adalah tahun persiapan politik yang sehat. “Saya mengajak seluruh umat Kristiani dan masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan tahun politik yang sehat. Dengan demikian tahun 2024, siapapun yang menduduki kursi Presiden-Wakil Presiden (bangku kekuasaan) juga akan sehat. Disini jelas, kita boleh beda pilihan parpol maupun capres, tetapi tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling bermusuhan. Kita harus menjaga situasi bangsa ini tetap kondusif, agar bangsa Indonesia tidak terpecah. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, maka tidak ada jaminan kursi presiden tahun 2024 itu sehat,” pungkasnya. SM
Baca Juga:
