Victoriousnews.com-Menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, belakangan ini diwarnai dengan dinamika dan ketegangan politik. Bahkan gelombang protes dari berbagai kampus atas dinamika Pilpres 2024 semakin kencang terdengar, menyerukan keprihatinan akan integritas demokrasi dan etika politik yang ditujukan kepada Presiden.
Menanggapi hal tersebut,pengamat politik, Dr. John N Palinggi, MM, MBA, mengatakan, agar etika politik itu tidak dibangun oleh prasangka, emosi dan bersifat apriori. Prinsip etika politik itu hendaknya mengedepankan pikiran yang rasional, dengan sudut pandang obyektif disertai dengan fakta dan data. Sebab itu, jangan sampai ada pesanan-pesanan tertentu. “Orang-orang yang melontarkan kata-kata itu, adalah orang yang tidak mengerti posisinya itu siapa. Karena mereka itu mengkritik etika politik Presiden. Namun yang mengkritik itu sesungguhnya juga tidak beretika. Dan mereka itu makan gaji dari negara yang dipimpin Presiden. Dimana etika dan moralnya?,” tukas Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA) mengawali perbincangan.
John merasa sedih, jelang Pilpres belakangan ini Presiden terus dihujani kritikan dan hinaan yang tidak sepatutnya. “Saya tegaskan bahwa 3 pasangan calon ini semuanya sudah memenuhi syarat dan saya beranggapan bahwa mereka sanggup memimpin negara ini, siapapun yang terpilih. Mengapa pada masa kampanye ini seperti sudah dirancang bahwa Presiden dinilai tidak memiliki etika? Etika itu kan sudah berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk. Anehnya, Presiden juga dikatakan tidak bermoral.Bahkan Presiden dihina sebagai penjahat demokrasi. Muncul gerakan yang menuduh Presiden menghancurkan demokrasi. Bahkan Pak Prabowo pun dituduh korupsi. Kemudian ada tuduhan Pak Dudung katanya membahayakan negara. Ironisnya, yang melakukan ini seorang intelektual, seorang pengajar, analisisnya level internasional. Jadi, saya lihat banyak orang ahli bicara bahkan bergelut seperti musik serentak, tetapi isinya adalah penghinaan pada seseorang, yang ditujukan kepada Bapak Presiden. Kenapa saya gunakan kata Bapak Presiden? Karena dia dipilih dan dilantik berdasarkan undang-undang. Bapak Presiden juga diberi kewenangan dalam memerintah sebagai kepala negara berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, Presiden juga dilindungi undang-undang,” Papar Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang & Distributor Indonesia (ARDIN).
John menyarankan, jika memang Presiden itu bersalah, maka tunjukkan fakta dan ajukan melalui jalur undang-undang di DPR. Karena fungsi DPR adalah pengawasan. Minta DPR proses dan jangan bergerak di luar sistem hukum kita. “Orang yang tinggi pangkatnya di kampus berbicara itu tentu mengerti hukum kan? Jika dia berbicara di luar hukum, saya anggap itu membahayakan kerukunan nasional. Pertanyaan saya, apakah dengan terpilihnya salah satu Presiden ini kita mampu hidup di tengah penghinaan seperti itu? Apakah kita bisa saling kerjasama dengan penghinaan seperti itu? Sementara orang-orang yang menghina ini, dia hidup dari gaji negara, hidup sebagai pegawai negeri,” ungkap John.
Misalnya, lanjut John, kontroversi Presiden boleh kampanye. Sebenarnya Presiden itu hanya menjelaskan kepada masyarakat sesuai undang-undang dan aturan yang ada. “Tapi anehnya, masyarakat langsung bereaksi dan mengadili Presiden dengan kata-kata kasar. Saya pastikan orang itu tidak mengerti yang namanya politik. Di dunia politik itu ada istilah namanya stickyard atau mengukur keadaan. Jadi hal itu diukur, dan dilempar ke tengah masyarakat tapi kan tidak dilakukan. Presiden tidak melakukan kampanye, tetapi sudah diadili seperti orang yang tidak ada nilainya,” tukas pengusaha sukses yang sangat loyal dan hormat kepada negara siapapun Presidennya.
John menilai Presiden Jokowi itu telah berkarya selama 9,5 tahun bagi bangsa dan negara. Presiden itu diakui di dunia internasional dan tercatat di KTT G20. Sehingga investasi masuk ke Indonesia karena faktor kepercayaan. “Janganlah kita menghapus seluruh jasa dan karyanya yang begitu luar biasa. Adalah dosa besar jika kita menghapus prestasi Presiden Jokowi. Saya ini tidak terjun ke dunia politik. Tidak menjadi pegawai negeri. Tetapi saya sangat menghargai dan menghormati Presiden. Bahkan semua Presiden yang pernah memimpin negara ini, mulai dari Pak Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY hingga Pak Jokowi, semua saya hormati sebagai Presiden,” tandasnya.
John juga menepis jika dirinya dianggap sebagai pembela Presiden. Karena Presiden itu bisa membela dirinya sendiri. “Hanya saja, saya sebagai warga negara keberatan dan sedih jika masyarakat menghina-hina Presiden seperti tak bernilai. Sekali lagi, saya katakan jika Presiden memang melanggar konstitusi, ajukan saja ke DPR sebagai fungsi pengawasan. Kalau Presiden ada salah, itu urusan hukum. Tanggung jawab dia pada hukum. Tanggungjawab dia pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang menghina Presiden itu sudah berbuat bagi bangsa ini? Saya rasa belum,” pungkas John. SM
Baca Juga:
