Jakarta,Victoriousnews.com-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menerima kunjungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ibu Siti Nurbaya, beserta jajarannya. Dalam pertemuan kali ini, beberapa konflik masyarakat, menjadi bahan diskusi, seperti kasus TPL, dan Pulau Romang, dan lainnya. Berharap, kebijakan- keputusan, dari pihak yang mengeluarkan keputusan tetap berpihak pada kepentingan umum
“Selama ini perizinan dalam pengelolaan hutan selalu diberikan kepada korporasi, dan rakyat terpinggirkan”, demikian Dr Ir Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, mengawali percakapan antara Menteri LHK betsama jajarannya dengan MPH-PGI dalam kunjungannya ke Grha Oikoumene PGI, Kamis 18/1 2018.
Menteri yang didampingi oleh Sekjen KLHK, Dirjen PPI, Dirjen PSLB3 juga menjelaskan bahwa pada 30 Desember 2016 lalu Presiden Jokowi sudah mencanangkan Perhutanan Sosial, di mana pengelolaan hutan juga diberikan kepada masyarakat adat. Sebagai langkah awal, Presiden telah meredistribusi hutan negara kepada masyarakat adat. “Harus ada keseimbangan antara korporasi dengan rakyat, demi membangun produktivitas masyarakat. Bahkan Presiden berpesan agar masyarakat didahulukan”, sambungnya.
Menteri sangat mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh oleh PGI dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat ini, termasuk dalam mempercepat proses pengelolaan Perhutanan Sosial ini. Sebelumnya PGI menayangkan video singkat berisikan advokasi PGI tentang lingkungan hidup dan perjuangan masyarakat adat atas hak-haknya.
Sekum PGI, Pdt Gomar Gultom, pada kesempatan ini menyampaikan betapa masih banyaknya konflik agraria berhubung pengelolaan tata ruang yang tak adil selama ini. “Kami cukup banyak menerima pengaduan dari masyarakat seperti masyarakat dari Pulau Romang di Maluku, sebelas kelompok masyarakat adat dari Tanah Batak, kelompok masyarakat dari Tulangbawang, Lampung, masyarakat Kalumpang di Sulawesi Barat, dan masyarakat Dayak terkait dengan sertifikasi dll”, kata Gomar.
Gomar juga memaparkan langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh PGI terkait Perhutanan Sosial, dalam kerjasama dengan KLHK. Selain mempersiapkan demplot sebagai pilot projek di tiga sinode gereja, PGI juga baru menyelesaikan penyusunan Modul Pelatihan bagi Pelayan Gereja dalam rangka Perhutanan Sosial.
Terkait dengan redistribusi tanah dan perhutanan sosial ini, Menteri sempat menyampaikan hambatan yang muncul. “Proses-proses politik lokal bisa saja menjadi penghalang. UU Kehutanan menyebutkan bahwa hutaj bisa diserahkan kepada masyarakat jika sudah ada perdanya.”, kata Menteri.
Menteri memberikan contoh bahwa Presiden telah mengeluarkan 5172 ha dari konsesi TPL dan menyerahkannya kepada masyarakat Sipituhuta di Humbang Habinsaran di akhir 2016 lalu, namun hingga kini Bupati dan DPRDnya belum juga mengeluarkan Perdanya.
Dalam kaitan ini Sekum PGI mengatakan bahwa salah satu upaya PGI adalah mendorong gereja-gereja untuk ikut menghimbau para anggota DPRD lebih perduli mengenai hal ini agar sejalan dengan policy pemerintah pusat yang sudah baik ini.
Selain membahas masalah perhutanan sosial ini, percakapan juga menyoroti perlunya kesadaran akan keselamatan lingkungan dan pengelolaan sampah. Ketum PGI mengungkapkan bahwa PGI sudah hampir 8 tahun memgkampanyekan pengurangan penggunaan plastik dan tissu. “Kami mendorong gereja-gereja untuk mengurangi penggunaan minuman kemasan plastik. Kami juga mewajibkannsemua staf untuk selalu membawa tumbler dan saputangan,” kata Ibu Henriette.
Pada kesempatan tersebut, Ketum PGI, Pdt Henriette Lebang, menyerahkan beberapa buku terbitan PGI terkait dengan masalah lingkungan hidup dan pengelolaan hutan sosial, antara lain “Kebijakan Gereja-gereja tentang Konflik Agraria dan Degradasi Lingkungan”. Juga diserahkan buku “Gereja Sahabat Alam”, sebuah panduan praktis bagi warga gereja untuk ikut berpartisipasi menyelamatkan bumi yang terancam kiamat ekologis. Ketum PGI juga menyerahkan “Modul Pelatihan bagi Pelayan Gereja dalam Pengelolaan Hutan Sosial”
Dr. Imam Prasodjo yang ikut mendampingi Menteri menyebutkan peran strategis para tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat akan isu lingkungan hidup ini. Dan dalam hal ini beliau melihat peran strategis gereja. Sementara Dr. Sarwono Kusumaatmadja yang juga turut serta menyatakan apresiasinya atas upaya-upaya yang dilakukan oleh PGI. margianto/pgi.or.id
Baca Juga:
