JAKARTA,VictoriousNews.com— Presidium Mitra BGN Indonesia memulai gerakan “Suspend BGN” sejak 5 Oktober 2026. Langkah ini diambil setelah berbagai upaya menyampaikan persoalan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai tidak menghasilkan kepastian.
Gerakan tersebut terus dilakukan hingga ada kejelasan dan penyelesaian yang dianggap adil bagi mitra yang telah berinvestasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mitra telah menyampaikan aspirasi melalui berbagai jalur, termasuk Aksi Panca Mitra pada 1 Oktober 2026 di depan DPR-RI dan pertemuan dengan pimpinan DPR-RI. Mitra juga meminta difasilitasi bertemu dengan Kepala BGN.
“Semua upaya sudah dilakukan. Kami sudah datang ke Dewan Perwakilan Rakyat dan menyampaikan persoalan mitra agar dipertemukan dengan Kepala BGN. Namun kepastian itu tak kunjung datang,” ujar Presidium Mitra BGN Indonesia.
Sebagai bentuk kekecewaan, mitra melakukan aksi simbolik menutup mulut dengan lakban hitam. Aksi itu menjadi simbol bahwa suara mitra dinilai tidak mendapatkan jawaban yang memberikan kepastian. “Hari ini, Selasa, 6 September 2026, kami memilih bungkam. Bukan karena tidak memiliki suara, tetapi karena merasa suara mitra tidak didengar,” tegas Presidium.
Sejak 5 Oktober 2026, “Suspend BGN” dinyatakan sebagai tekanan moral agar persoalan segera diselesaikan. Presidium menegaskan, gerakan ini bukan penolakan terhadap MBG. Mitra tetap mendukung program. Yang dituntut adalah kepastian atas status SPPG, kebijakan suspend, keberlanjutan kerja sama, serta perlindungan terhadap investasi yang telah dikeluarkan.
Menurut mitra, ketika operasional SPPG dihentikan atau ditangguhkan, kewajiban tetap berjalan. Cicilan, biaya bangunan, peralatan, dan tenaga kerja tetap menjadi beban.
Presidium meminta kepastian mengenai: pertama; Status SPPG yang disuspend. Kedua; Nasib investasi mitra. Ketiga; Dasar dan mekanisme kebijakan suspend. Keempat; Keberlanjutan kerja sama dengan BGN. Kelima; Penyelesaian beban pembiayaan selama operasional dihentikan.
Presidium menegaskan mitra tidak meminta perlakuan istimewa, melainkan kepastian dan keadilan bagi pihak yang telah berinvestasi untuk mendukung program pemerintah. “Kami sudah berbicara dan datang ke DPR. Kami sudah meminta dipertemukan dengan BGN. Sekarang, kami bungkam. Suspend BGN sampai keadilan terwujud.”
Bagi mitra, persoalan ini bukan sekadar soal keuntungan, tetapi menyangkut investasi, pembiayaan, tenaga kerja, keluarga, dan keberlanjutan usaha. “Kami tidak meminta dikasihani. Kami meminta keadilan.” @epa_phm
