SURABAYA,VictoriousNews.com— Dalam seminar bertajuk “Leadership & Influence” yang digelar GKI Darmo Satelit, Surabaya, Sabtu (26/9/2026), seorang peserta melontarkan pertanyaan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok: Bagaimana jika suatu hari Ahok menjadi Presiden Republik Indonesia?
Forum yang dipandu Pdt. Andri Purnawan itu seketika memasuki wilayah yang lebih serius: bukan lagi sekadar berbicara tentang kepemimpinan, melainkan tentang bagaimana sebuah negara seharusnya dikelola.
Ahok tidak menjawab dengan romantisme politik. Ia justru memulai dari kenyataan. Menurut Ahok, secara teoritis dirinya tidak mungkin begitu saja menjadi presiden. Ada mekanisme politik, proses pencalonan, serta dukungan partai yang harus dilalui.
Namun, setelah memberikan catatan realistis tersebut, Ahok membawa pertanyaan itu ke substansi yang lebih penting: jika berbicara tentang pembenahan negara, apa yang harus diubah? Jawabannya kemudian berkembang menjadi sejumlah gagasan yang menarik perhatian peserta seminar.
Pembuktian Terbalik dan Harta Pejabat
Salah satu gagasan yang disampaikan Ahok adalah soal pembuktian terbalik terkait harta pejabat.
Ia mempertanyakan bagaimana negara dapat memastikan kekayaan seorang pejabat apabila terdapat aset yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan secara memadai.
Dalam gagasannya, ketika seorang pejabat memiliki kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya, mekanisme hukum harus memungkinkan negara menelusuri aset tersebut dan, apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum, mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Ahok, persoalannya bukan sekadar berapa besar kekayaan seseorang.
Yang jauh lebih penting adalah dari mana kekayaan itu berasal.
Sebab kekuasaan publik membawa konsekuensi pertanggungjawaban publik.
Jangan Sampai Rakyat Takut kepada Negara
Pembicaraan kemudian bergeser kepada isu perampasan aset. Ahok mengingatkan agar instrumen pemberantasan korupsi tidak justru membuat masyarakat biasa merasa takut terhadap negara.
Rumah, kendaraan, maupun harta yang diperoleh masyarakat melalui usaha yang sah, menurutnya, tidak boleh diperlakukan sama dengan kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Di titik ini, gagasan Ahok memiliki satu garis tegas: pemberantasan korupsi harus diarahkan kepada sumber penyalahgunaan kekuasaan, tetapi tetap memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Karena itu, pembahasan mengenai perampasan aset baginya bukan semata-mata soal mengambil harta.
Ada pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban, atas dasar hukum apa, dan bagaimana negara memastikan hak masyarakat tetap terlindungi?
Masalah Terbesar: Kepercayaan
Namun di balik berbagai gagasan tentang hukum, birokrasi dan ekonomi, Ahok menempatkan satu persoalan yang lebih fundamental: kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Negara, menurutnya, tidak hanya berdiri di atas aturan dan lembaga. Negara juga berdiri di atas kepercayaan.
Ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah, hubungan antara rakyat dan negara akan menghadapi persoalan serius.
Kepercayaan itulah yang menjadi modal sosial bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan.
Tanpa kepercayaan, kebijakan yang baik sekalipun dapat kehilangan daya penerimaannya di tengah masyarakat.
Gaji Pejabat Tinggi, tetapi Harus Transparan
Dalam skenario perubahan pemerintahan, Ahok juga berbicara mengenai sistem kompensasi bagi pejabat negara.
Ia mengusulkan agar pejabat diberikan kompensasi yang memadai dan transparan, dengan konsekuensi fasilitas-fasilitas lainnya dikurangi serta seluruh sistemnya dibuka secara jelas.
Ahok bahkan menyebut angka kompensasi yang sangat tinggi sebagai contoh. Logikanya, negara harus membangun sistem yang memungkinkan pejabat bekerja secara profesional tanpa mencari tambahan penghasilan melalui jalur ilegal.
Namun penting ditegaskan, angka dan skema tersebut merupakan gagasan Ahok dalam forum seminar, bukan kebijakan pemerintah yang sedang berlaku.
Dengan demikian, yang ditawarkan bukan sekadar soal menaikkan gaji pejabat. Yang dibicarakan adalah pertukaran yang lebih besar: kompensasi yang jelas, fasilitas yang rasional, transparansi dan tuntutan integritas.
Pusat dan Daerah: Siapa Mengurus Apa?
Ahok kemudian menyentuh persoalan hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, otonomi ekonomi daerah perlu diperkuat, sementara pembagian kewenangan antara pusat dan daerah harus dibuat lebih jelas.
Ia mengkritik sistem yang menurut pandangannya terlalu banyak menarik kewenangan ke pemerintah pusat.
Bagi Ahok, pembangunan tidak akan berjalan optimal apabila daerah hanya menjadi pelaksana dari keputusan yang terlalu banyak ditentukan dari pusat.
Di sinilah gagasan kepemimpinan yang ia sampaikan mulai melebar dari persoalan individu menuju desain pemerintahan.
Bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi juga bagaimana kekuasaan dibagi dan digunakan.
Mengapa Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan?
Menariknya, pertanyaan mengenai kemungkinan menjadi presiden juga membawa Ahok bercerita tentang masa lalu.
Ia mengungkapkan bahwa sebelum pemerintahan sekarang, dirinya pernah mendapat tawaran untuk menjadi direktur utama BUMN bahkan menteri, dengan persyaratan politik tertentu. Namun tawaran itu tidak diambil.
Alasannya sederhana.
Ahok tidak ingin berada di dalam pemerintahan apabila ruang untuk menyampaikan pandangan yang diyakininya benar justru menjadi terbatas.
Dari sinilah muncul satu kalimat yang kemudian menjadi bagian paling menarik dari percakapan tersebut:
“Kalau presidennya gue, gue mau.”
Kalimat itu muncul dalam konteks penjelasan Ahok mengenai batas kewenangan seorang menteri.
Menurutnya, seorang menteri tetap berada dalam garis kebijakan presiden. Ketika kebijakan utama pemerintah tidak sejalan dengan pandangannya, ruang seorang menteri untuk menentukan arah tentu memiliki batas.
Karena itu, dalam konteks pernyataannya, jabatan presiden ia lihat bukan sekadar sebagai posisi tertinggi dalam struktur negara. Tetapi sebagai posisi yang menentukan arah pemerintahan. SM
