SAMBUT PILKADA 2018 & PILPRES 2019, PIMPINAN FUKRI AJAK UMAT TOLAK POLITIK UANG!

SAMBUT PILKADA 2018 & PILPRES 2019, PIMPINAN FUKRI AJAK UMAT TOLAK POLITIK UANG!

Jakarta, Victoriousnews.com,-Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) yang terdiri dari lembaga gereja aras nasional dan gereja Katolik, antara lain dari KWI, PGI, PGLII, PGPI, PBI, Bala Keselamatan, Gereja Ortodoks Indonesia, dan GMAHK, mengeluarkan pernyataan sikap lewat siaran pers bersama, menyikapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Aula Bala Keselamatan beberapa waktu lalu. Konferensi ini dihadiri lengkap delapan pimpinan aras gereja nasional.

Ini momentum untuk menyambut Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 bahwa FUKRI mengadakan doa bersama untuk umat kristiani Indonesia—mendoakan  masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia. Hal itu disampaikann Henriette Hutabarat Lebang, mewakili FUKRI. Tujuan kegiatan ini adalah bagaimana menghadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 untuk kesejahteraan dan kemaslahatan Indonesia.

Adapun pernyataan dan sikap resmi FUKRI dibacakan Romo Wido Suprapto dari KWI. Secara garis besar ada empat poin penting yang disampaikan antara lain; Pertama; Arti Penting Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Karena itu hal penting harus menjadi perhatian bersama adalah menghindari penggunaan isu/sentimen agama sebagai cara dan sarana memperoleh dukungan suara.

Kedua, menyerukan semua umat kristiani ikut menjaga Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Karena itu gereja bersama semua warga negara terpanggil untuk terselenggara pemilu dengan baik dan bermartabat sesuai dengan Yeremia 29:7. Karena itu peran pimpinan lembaga gereja mendorong jemaat menggunakan hak pilihnya, dan umat kristiani yang memilih hak suara harus menggunakannya untuk kemajuan bangsa.

Ketiga, menyangkut kriteria pilihan, maka para calon pimpinan daerah yang dipilih, harus dipastikan yang bersangkutan orang baik, menghayati nilai-nilai agama dengan baik dan jujur, peduli sesama, berpihak ke rakyat kecil, cinta damai dan anti kekerasan. Mengajak seluruh jemaat menolak politik uang.

Terakhir, FUKRI mengajak seluruh umat untuk berdoa untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Sebagai umat kristiani untuk berdoa agar semua proses pemilu bisa berlangsung dengan damai, berkualitas dan bermartabat.

Menurut Henriette Lebang bahwa doa bersama ini untuk mempersiapkan umat kristiani untuk menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 berlangsung dengan baik, dengan pertimbangan agar tidak terulang seperti Pilkada DKI yang lalu.

Tampak hadir pimpinan gereja aras nasional dalam konferensi pers yang dipandu oleh Jeirry Sumampouw (Humas PGI), adalah sebagai berikut: Pdt. Dr. Nus Reimas dan Pdt. Dr. Fredy Sunyoto dari PGLII, Pdt. Johny Mardi Santoso dari Persekutuan Gereja Baptis, Pdt Henriette Hutabarat Lebang selaku Ketua Umum PGI, Romo Wido Suprapto dari KWI, Romo Daniel Biantoro Ketua Sinode Gereja Ortodoks, Letnan Kolonel Made S Petrus dari Bala Keselamatan Indonesia, Pdt. Dr. WH Rajagukguk dari PGPI dan Pdt.Charles Jonan dari JDN. margianto

PIMPINAN UMAT KRISTIANI AJAK UMAT BERDOA BERSAMA 2018 MENUJU KEBANGKITAN INDONESIA & KESATUAN BANGSA

Jakarta,Victoriousnews.com,- Sejumlah pimpinan umat Kristiani (Kristen dan Katolik) Indonesia yang tergabung dalam Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) bekerjasama dengan Jaringan Doa Nasional (JDN) menghimbau dan menyerukan kepada seluruh umat kristiani Indonesia agar terlibat dalam momentum doa 2018 bagi kesatuan dan kebangkitan, serta terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menuju Indonesia One. Doa bersama ini akan berlangsung dari 18 Januari hingga 18 Desember 2018.

Dalam pemaparannya, FUKRI bersama JDN menyerukan empat poin yang menjadi himbauan yang dilakukan umat kristiani Indonesia yakni: Pertama, merendahkan diri dan berdoa bagi kesatuan hati dan terpeliharanya NKRI. Kedua, berdoa agar Tuhan membangkitkan pemimpin baru yang memiliki integritas dan berkomitmen untuk kebangkitan bangsa dan negara.

Ketiga, menjaga komitmen untuk satu hati, satu iman, satu pengharapan dan satu tubuh dalam keesaan gereja. Keempat, terlibat dalam kegerakan doa dan intensif yang diselenggarakan di seluruh Indonesia.
Seruan yang dikeluarkan di Jakarta, sejak tanggal 18 Januari 2018, ini ditandatangani oleh sejumlah pimpinan umat Kristiani, diantaranya adalah: Pdt. Dr. Henrietta Hutabarat Lebang (Ketua Umum PGI), Romo Guido Suprapto, Pr (Sekretaris Komisi KWI), Romo Daniel Byantoro (Ketua Umum Gereja Ortodox Indonesia), Pdt. Dr. Ronny Mandang (Ketua Umum PGLII), Pdt. Jhoni Mardi Santoso (Persekutuan Baptis Indonesia), Pdt. Dr. Jacob Nahuway (Ketua Umum PGPI), Komisioner Peter Walker (Komandan Territorial Bala Keselamatan Indonesia), Pdt. Charles Jonan (Fasilitator JDN). margianto

Perayaan Natal Pemprov DKI Jakarta: MEWUJUDKAN JAKARTA YANG DAMAI, MAJU, BAHAGIA & SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT

Suasana Perayaan Natal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di JIEXPO Kemayoran (13/1) 2018

Jakarta, Victoriousnews. com, -Mengusung tema “Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam Hatimu” dan sub tema Bekerja Sama Mewujudkan Jakarta yang Damai Maju, Bahagia dan Sejahtera Bagi Masyarakat,  Perayaan Natal Bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dengan Masyarakat Kristen dan Katholik DKI Jakarta akhirnya bisa dilaksanakan secara indoor, yakni di Jakarta Internasional Expo Kemayoran Jakarta, pada tanggal 13 Januari 2018. Acara yang dihadiri sekitar 3000 umat Kristiani tersebut dilayani oleh Pdt. Dr. Jacob Nahuway (Ketua Umum PGPI/Gembala GBI Mawar Saron) sebagai pembawa firman.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakil Gubernur Sandiaga Uno (Anies-Sandi). Kehadiran Anies-Sandi disambut Abang-None Jakarta dan Tarian khas Betawi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan natal bersama warga ibu kota dengan pihak Pemprov DKI akan terus dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut kata dia, merupakan bagian dari komitmen dan janjinya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota milik bersama, bukan hanya satu golongan saja. Perayaan Natal ini, menurut Anies, adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara pemprov dan warga. “Dan ini merupakan wujud komitmen bahwa Jakarta adalah milik kita. Jakarta adalah rumah semua.”

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika menyampaikan kata sambutan

                Perayaan Natal Bersama ini didukung oleh perwakilan lembaga Kristen seperti Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) Jakarta, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Wilayah DKI Jakarta, Keuskupan Agung Katolik, Gereja Ortodoks Indonesia (GOI), Persekutuan Gereja-Gereja Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII), Bala Keselamatan dan Persekutuan Baptis Indonesia (PBI) Wilayah Jakarta.

Dalam sambutannya, Ketua PGPI (Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia) DKI Jakarta Pdt. Jason Balompapueng menyampaikan bahwa dengan perayaan Natal Bersama ini membuktikan menjaga kerukunan umat dengan baik. Jakarta adalah kota toleran.

Pdt. Jason Balompapueng mendamping Gubernur Anies

Sementara itu, Ketua Panitia Gamal Sinurat, menjelaskan, perayaan natal ini sebagai  tindak lanjut dari gagasan yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pada awalnya Anies Baswedan ingin perayaan Natal diselenggarakan di Monas. “Tapi dalam beberapa pertemuan disepakati dilaksanakan di JIExpo.” Natal Bersama ini diperkirakan menghabiskan biaya sekitar Rp 700 juta tanpa menggunakan anggaran daerah, tapi dari donasi dan sponsorship dari pihak swasta. Menurut Gamal, “Ada juga bantuan sarana dan prasarana. Contohnya untuk listrik ada dukungan genset dari Dinas Perindustrian dan Transportasi ada dukungan Dinas Perhubungan DKI.”

 Sedangkan, Koordinator Komunitas Suluh Jakarta atau KSJ, Franky Tampubolon menyerukan umat untuk bersatu, mendukung pemerintah DKI Jakarta yang bertujuan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang penuh damai. Menurutnya kemajemukan Jakarta adalah keindahan yang harus terus dirawat. “Artinya pemerintah tetap menjadi bagian dari doa-doa umat di gereja,” begitu kata mantan Ketua Pemuda PGIW Jakarta itu.

Ia mengungkapkan bahwa KSJ hadir untuk mendukung upaya pemerintah membawa kesejahteraan warga Jakarta. KSJ sanggup menjembatani harapan umat, “Mengangkat menjadi kebutuhan masyarakat, menjadi perhatian semua pihak termasuk pemprov,”  tutur Franky yang juga mantan Ketua Pemuda PGI. Margianto/foto: roy

 

Pesan Natal Nasional Presiden Jokowi: Jangan Lelah Bekerja Di Ladang Tuhan!

Presiden Jokowi Hadiri Perayaan Natal Nasional di Pontianak Kalbar (Foto: Setkab.go.id)

Pontianak, Victoriousnews.com-Dalam Perayaan Natal Bersama Tingkat Nasional Tahun 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh umat Kristiani di Indonesia agar jangan pernah lelah bekerja. “Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan pernah lelah bekerja di ladang pengabdian kita masing-masing, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun status yang kita miliki, baik sebagai pedagang, supir, petani, buruh, PNS, TNI, POLRI. Jangan pernah lelah bekerja untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara,” kata Presiden ketika memberi sambutan pada Perayaan Natal Bersama Tingkat Nasional Tahun 2017 di Rumah Radakng, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (28/12). Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa Tuhan sudah memberi anugerah kepada kita untuk hidup di tanah air kita tercinta, Indonesia yang kekayaan alamnya begitu berlimpah dan memberi kita kecukupan.

“Tapi Tuhan tentu tidak ingin kita jadi berdiam diri. Kita harus terus berusaha, bekerja keras dan berdoa untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju bangsa pemenang. Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya,” ujar Kepala Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Iriana menjelaskan bahwa saat ini kita sedang mengarungi perjalanan menuju negara maju dengan membangun di seluruh pelosok tanah air Indonesia membangun dari desa dari pulau-pulau terdepan, membangun kawasan perbatasan sebagai beranda-beranda terdepan Republik. “Kita sedang berlayar menuju negara maju dengan membangun manusia Indonesia. Sekali lagi, membangun manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang unggul, manusia Indonesia yang tangguh, manusia Indonesia yang bermartabat,” tuturnya.

Perjalanan menuju kemajuan bangsa ini membutuhkan peran semua elemen bangsa  termasuk umat Kristiani untuk menjadi manusia-manusia terbaik dalam bidangnya masing-masing. “Untuk menjadi pribadi yang optimis, yang tangguh, yang selalu hidup dengan kasih di hati yang selalu membantu sesama manusia, yang selalu mau bergotong royong,” ucapnya.

Tampak hadir pada perayaan Natal bersama ini antara lain, Wakil Presiden keenam Try Sutrisno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM Ignasius Jonan yang juga Ketua Perayaan Natal Bersama Tingkat Nasional Tahun 2017, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian serta Gubernur Kalimantan Barat Cornelis. margianto/Setkab.go.id

PERADILAN HAM AD HOC NASIONAL DAN INTERNASIONAL UNTUK KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI MASA LALU

Prof. Dr. Marthen Napang. foto istimewa

Jakarta,-Victoriousnews.com– Kejahatan kemanusiaan di masa lalu sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat diajukan dalam peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc Nasional dan Internasional. Kejahatan Kemanusiaan yang terjadi dalam serangan bersenjata atau agresi pasukan militer Belanda di berbagai wilayah NKRI dapat diajukan dalam peradilan HAM Ad Hoc Belanda atau Indonesia atau Internasional. Demikian dua catatan penting poin ke-18 dan ke-19 Prof. Dr. Marthen Napang., SH., MH., M.Si dalam Peluncuran Buku berjudul ‘Indonesia Tidak Pernah Dijajah” di Ruang Abdul Muis (Gedung Nusantara DPR-RI) di Jalan Gatot Subroto (Senayan, Jakarta) pada Sabtu, 23 Desember 2017.

Lebih jauh, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hassanudin (Makassar, Sulawesi Selatan) ini memberikan hipotesis sebagai berikut; pertama, Kejahatan kemanusiaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang tertua sama tuanya dengan sejarah kehidupan umat manusia. Kedua, Kejahatan kemanusiaan semakin membahayakan keselamatan dan keberadaan umat manusia dengan segala peradabannya. Ketiga, Setiap negara memiliki kewajiban internasional untuk menuntut dan mengadili setiap kejahatan kemanusiaan. Keempat, Setiap negara memiliki kewajiban internasional untuk menuntut, mengadili, dan mengekdtradisi pelaku kejahatan kemanusiaan dimanapun kejahatan itu dilakukan. Kelima, Penagakan hukum dilakukan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan pada Pengadilan Nasional dan Internasional yang khusus dibentuk untuk itu.

Keenam, Pengadilan Nasional setiap negara wajib dan mengadili setiap pelaku kejahatan kemanusiaan secara mandiri dan tidak bertujuan untuk melindungi pelaku kejahatan yang seharusnyanya bertanggungjawab. Ketujuh, Pengadilan Pidana Internasional (ICC: International Criminal Court) memiliki yurisdiksi komplementeri (pelengkap) terhadap yurisdik pengadilan nasional. Kedelapan, Manakala Pengadilan Nasional tidak mampu dan sungguh-sungguh menuntut dan mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan, maka Pengadilan Pidana Internasional wajib menuntut dan mengadili pelaku kejahatan tersebut. Kesembilan, Pengadilan Pidana Internasional wajib melakukan yurisdiksinya untuk menuntut dan mengadili kembali pelaku kejahatan kemanusiaan, meskipun telah ada putusan Pengadilan Nasional yang berkekuatan hukum tetap (inkraht) manakala terbukti pengadilan nasional tersebut tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya secara mandiri dan ditujukan hanya untuk melindungi pelaku kejahatan kemanusiaan dari pertanggungjawabannya.

Kesepuluh, Setiap orang tanpa kecuali harus bertanggungjawab secara individual atas kejahatan kemanusiaan. Kesebelas, Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan dilakukan tanpa mengenal batas waktu (kadaluwarsa). Keduabelas, Kejahatan kemanusiaan tetap dapat diadlili secara in absensia. Ketigabelas, Kejahatan kemanusiaan dapat diadili meskipun pelakunya tiada secara hukum. Keempatbelas, Penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan yang telah lengkap rumusan delik dan unsur-unsur kejahatannya akan menunjang pelaksanaan penegakan hukum secara efektif.

Kelimabelas, Untuk mendukung penegakan hukum yang efektif, maka kejahatan agresi sebagai salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang terjadi perlu segera dirumuskan definisinya beserta unsur-unsur kejahatannya. Keenambelas, Perumusan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain; putusan-putusan pengadilan internasional maupun pengadilan nasional sebelumnya (yurisprudensi), konvensi-konvensi internasional, diktrin hukum terkait dan pendapat-pendapat para ahli. Ketujuhbelas, Pelanggaran terhadap kewajiban internasional tersebut di atas dapat menimbulkan pengalihan tanggungjawab pelaku terhadap negara pelaku kejahatan.

Dalam Pasal 6 Piagam Mahkamah diatur yurisdiksi Mahkamah yang meliputi Crimes against peace (kejahatan terhadap perdamaian), war crimes (kejahatan perang), dan crimes against humanity (Kejahatan terhadap kemanusiaan). Mahkamah Nuremberg telah mengumumkan 12 orang terdakwa dengan hukuman mati, tiga (3) orang dengan hukuman pernjara seumur hidup, empat (4) orang dengan hukuman penjara yang bervariasi lamanya, dan membebaskan tiga (3) orang yang dinyatakan tidak bersalah. Selain itu juga menyatakan enam (6) organisasi sebagai organisasi yang melakukan tindak kriminal dan membebaskan dua (2) organisasi lainnya. Di antara para pejabat pemerintahan dan organisasi (Nazi) Jerman yang telah diadili adalah Goering, Von Ribbentrop, Keitel (Menteri Pertahanan), Rosenberg, Saukel (Menteri Perumahan), Jenderal Jodi (Ketua Gabungan Kepala Staf Jerman).

Tribunal Tokyo dibentuk berdasarkan deklarasi Jenderal Mac Arthur selaku Panglima Tertinggi Tentara Sekutu yang menyatakan pembentukan Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh (International Military Tribunal for the Far East) pada tanggal 19 Januari 1946, untuk mengadili pelaku kejahatan perang di Timur Jauh. Mahkamah Tokyo telah menghukum tujuh (7) orang terdakwa dengan hukuman mati, 16 orang dengan hukuman penjara seumur hidup, dan dua (2) orang dengan hukuman penjara yang lamanya bervariasi. Salah satu pejabat negara yang telah dijatuhi hukuman adalah Jenderal Tojo (Perdana Menteri).

Di samping pengadilan militer di Nuremberg dan Tokyo pasca Perang Dunia II, langkah penuntutan yang bersifat Nasional atas dasar Control Council Law No 10, juga terjadi di Republik Federal Jerman, Kanada, Perancis dan Israel, Australia dan Inggris. Pengadilan internasional ad hoc untuk mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan dalam situasi perang atau konflik bersenjata, beserta komisi penuntutnya, yaitu; the International Criminal Tribunal for the Farmer Yugoslavia (ICTY) di Den Haag dan the Commision of Expert Established Pursuant to Security Council Resolution 780 yang menginvestigasi pelanggaran hukum humaniter di bekas negara Yugoslavia. Kedua, the Internatinal Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) di Arusha dan the Independent Commision of Expert Established in Accordance with Security Council Resolution 835, The Rwanda Commission yang menginvestigasi pelanggaran yang dilakukan selama perang saudara (Civil War) di Rwanda.

Selain Marthen Napang, dua pembahas lain yang tampil adalah Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdjatno dan Brigjen TNI (Purn) Dr Saafroedin Bahar. Drs Bambang Sulistomo (moderator) dan Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono (sambutan). Dr Fadli Zoon SS MSc (Plt Ketua DPR-RI) sebagai keynote speaker menyatakan, melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2006 pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yaitu pada 19 Desember 1948 sebagai Hari Bela Negara. Sjafruddin Prawiranegara merupakan pelaku sejarah dari PDRI, kala itu, ia mendeklarasikan berdirinya PDRI.

“Dasar dibentuknya PDRI karena Ibu Kota Yogyakarta diduduki Belanda. Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan beberapa menteri juga ditangkap Belanda. Sjafruddin Prawiranegara yang juga sebagai Menteri Kemakmuran diberi mandat untuk membentuk pemerintah Republik Darurat di Bukittinggi Sumatera Barat,” katanya.

Peluncuran buku karya Batara R Hutagalung sekaligus Seminar Nasional dalam rangka peringatan Hari Bela Negara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh termasuk Drs Effendi Muara Sakti Simbolon MIPol (Anggota DPR-RI periode 2009-2014) dari daerah pemilihan DKI Jakarta III sekaligus mantan calon gubernur Sumatera Utara. Margianto-P1