JAKARTA,Victoriousnews.com,- Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek paling penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Proses ini menjadi krusial karena berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan pencapaian berbagai program pembangunan nasional.
Namun ironisnya, sejak lama pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah telah menjadi “ladang subur” bagi praktik korupsi, yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia (ARDIN), Dr John Palinggi, MM, MBA, ketika ditemui di ruang kerjanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Sebagai pengusaha yang telah berpengalaman 20 tahun bergerak di pengadaan barang pemerintah, John merasa miris melihat oknum yang melakukan praktik nakal merugikan negara. Seperti contohnya, program e-katalog yang seyognyanya dapat memberikan solusi terciptanya efisiensi serta transparansi digital, justru kerap dijadikan celah oknum untuk melakukan praktik monopoli. “Dampak dari aturan yang mewajibkan pengadaan barang melalui e-katalog, harus dari pabrik, dengan alasan membatasi peluang para pengusaha untuk berkontribusi. Ya tidak seperti itulah.Justru hal itu akan menghancurkan kesempatan mereka dalam mengambil porsi-porsi usahanya,” ujar John sembari menambahkan bahwa pelaku monopoli dalam pengadaan barang itu banyak dilakukan oknum pejabat pemerintah yang melibatkan keluarga dekatnya.
Menurut John, praktik monopoli dalam sistem pengadaan barang pemerintah tidak hanya merugikan persaingan usaha, tetapi juga melahirkan oknum yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, tanpa memperhatikan kualitas hasil kerja. Akibatnya, barang dan jasa yang dihasilkan sering kali tidak sesuai standar. Contoh ada kasus di Indonesia, seseorang mampu membeli jet pribadi hanya dari keuntungan pengadaan barang di satu instansi pemerintah. Ini kan aneh dan patut diduga ada praktik korupsi,” tandas John yang juga Mantan Dewan Analis Strategis Badan Intelejen Negara (BIN).
Proyek Infrastruktur Paling Potensi Dikorupsi
Menurut John, proyek pembangunan infrakstruktur paling sering jadi sasaran lahan korupsi. Contohnya, proyek pembangunan jalan yang seharusnya dibangun sepanjang 6 kilometer, hanya dibuat 5 kilometer. ‘Kualitas dan ketebalan jalan yang dirancang 75 cm, hanya dibuat 40 cm. Sehingga, negara pun dirugikan cukup besar. Karena kualitas jalan yang sengaja diturunkan. Bayangkan saja, mungkin rencana awal kekuatan jalan bisa dilalui selama 1 tahun, baru beberapa bulan saja sudah rusak,” papar pengusaha yang mendapatkan Award APEC Travel Bussness bebas Visa kunjungan 2020-2025 ke 18 negara Asia Afrika plus Amerika Serikat.
Lanjut John, jika dibandingkan dengan luar negeri, kualitas pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia masih kalah jauh. “Proyek pembangunan jalan di luar negeri, aspal jalan yang dipasang hari ini bisa bertahan hingga lima tahun atau lebih tanpa kerusakan. Tapi di Indonesia, baru selesai dibangun seminggu, jalannya sudah rusak dan harus diperbaiki lagi. Hal Ini jelas pemborosan uang negara. Kalau di luar negeri, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan orientasi jangka panjang. Maksudnya, barang yang dibeli memiliki kualitas tinggi dan mampu bertahan lama, termasuk pembangunan jalan raya yang kokoh dan tahan hingga puluhan tahun. Saya heran, jenis aspal apa yang mereka gunakan di luar negeri sehingga bisa bertahan 10 tahun tanpa kerusakan?. Sementara di sini, delapan bulan saja sudah rusak,” tukas John yang telah bepergian keliling dunia ke-41 negara.
Cegah Praktik Korupsi, Pengadaan Barang Harus Terapkan Sistem Transparansi
Untuk mencegah praktik korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara, kata John, maka sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Hal itu dimaksudkan agar hanya pengusaha yang benar-benar kompeten dan memiliki orientasi pada kualitas yang dilibatkan. “Dengan cara ini, maka kerugian negara dapat diminimalisir dan dihentikan. Sehingga hasil dan kualitas pembangunan dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang,’ ungkap John.
John mengusulkan agar sistem regulasi pengadaan barang dibuat lebih ringkas dan simpel. Misalnya, dalam aturannya cukup diringkas menjadi 10 lembar saja, tidak perlu sampai 200 halaman lebih. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha cukup mengajukan penawaran, lalu diperiksa kecukupan dananya di bank. Jika memadai, proses pengadaan bisa langsung dilanjutkan. Ya simpel sekali kan? ,” paparnya.
Di akhir perbincangan, John kembali mengusulkan solusi, pentingnya pengadaan barang dan jasa yang transparan. “Dimana prinsip dasar pengadaan meliputi keterbukaan proses tender, jaminan kualitas barang atau jasa, harga bersaing, pelaksanaan tepat waktu, dan transparansi di setiap tahapannya. Semua ini harus ditegakkan demi mencegah kerugian negara dan menciptakan sistem yang lebih akuntabel,” pungkas Pria kelahiran 1 Juni bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. SM
