Pengamat Politik Dr. John Palinggi, Minta Kepala BGN Baru Cegah Kebocoran Anggaran dengan Sistem Digital & Pengawasan Antikorupsi

JAKARTA,VictoriousNews.com– Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka di tengah sorotan publik terhadap dugaan penyimpangan yang menyeret sejumlah pihak terkait pelaksanaannya. Di tengah munculnya tuntutan agar program tersebut dihentikan, pengamat politik dan ekonomi Dr. John N. Palinggi, MM, MBA menegaskan bahwa MBG tidak dapat dihentikan secara sepihak karena telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN.

Menurut John, program tersebut merupakan bagian dari pendanaan penyelenggaraan pendidikan pasal 22 yang telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR RI. Karena itu, penghentian atau perubahan substansial terhadap MBG harus melalui mekanisme legislasi dan pembahasan anggaran di parlemen. “Program MBG sudah tercantum dalam undang-undang. Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menghentikannya secara sepihak. Jika ada usulan penghentian, maka harus dibahas bersama DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dan pemegang fungsi anggaran,” ujar pengusaha nasional, pemegang APEC Business Travel Card (ABTC) bebas visa untuk kunjungan bisnis di 18 negara Asia Pasifik

Kritik Publik Harus Menjadi Sarana Perbaikan

John menilai kritik yang berkembang di masyarakat merupakan hal positif karena menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap penggunaan anggaran negara. Namun, ia mengingatkan agar kritik disampaikan berdasarkan fakta dan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola program.

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di lapangan seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem, bukan alasan menghentikan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. “Yang perlu dilakukan adalah memperkuat pengawasan, memperbaiki prosedur, dan menindak siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran. Programnya tetap harus berjalan karena memiliki dasar hukum yang jelas,” katanya.

Pergantian Kepala BGN sejalan komitmen Presiden Memberantas korupsi

Terkait pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, John menilai langkah Presiden sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan pemberantasan korupsi.

Ia menegaskan bahwa Presiden memiliki tanggung jawab memastikan tidak terjadi kebocoran anggaran negara. Karena itu, apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan negara, langkah evaluasi hingga pergantian pejabat merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas program.

“Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun negara juga wajib melindungi uang rakyat dari potensi penyalahgunaan,” ujarnya.

Penunjukan Kepala BGN Baru Merupakan Hak Prerogatif Presiden

John juga menegaskan bahwa penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak perlu menjadi perdebatan berkepanjangan di ruang publik.

Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk memilih figur yang dianggap mampu menjalankan tugas dan memperbaiki kinerja lembaga. “Apakah penunjukan itu tepat atau tidak, itu adalah hak prerogatif Presiden. Tidak ada pihak yang dapat menghakimi sebelum yang bersangkutan bekerja. Saya yakin Presiden memiliki pertimbangan yang matang dalam menentukan siapa yang dipercaya memimpin BGN,” tegasnya.

Meski demikian, ia berharap kepemimpinan baru mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait pengawasan anggaran dan pencegahan kebocoran dana negara.

Bangun Sistem Digital, Tinggalkan Cara Lama

Menurut John, tantangan terbesar MBG saat ini bukan terletak pada konsep programnya, melainkan pada sistem pengendalian dan pengawasannya.

Karena itu, ia mendorong pimpinan BGN yang baru segera membangun sistem pengawasan digital yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Seluruh proses, mulai dari distribusi anggaran, operasional dapur, pengadaan bahan pangan, hingga penerima manfaat harus dapat dipantau secara real time. “Prioritas utama adalah mencegah kebocoran anggaran. Jangan lagi mengandalkan pola-pola lama yang rumit dan sulit diawasi. Semua harus dikendalikan melalui platform digital yang transparan sehingga setiap transaksi dapat dipantau secara terbuka,” ujarnya.

Menurut John, pemanfaatan teknologi akan mempermudah pemerintah mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan sebelum kerugian semakin besar.

Butuh Pemimpin Berintegritas, Bukan Sekadar Pencitraan

Selain penguatan teknologi, John menekankan pentingnya menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa.

Mengutip peribahasa Tiongkok, “kucing hitam, kucing putih yang penting bisa tangkap tikus” ia mengatakan bahwa kualitas seseorang tidak diukur dari penampilan atau pencitraannya, melainkan dari kemampuannya menyelesaikan persoalan secara nyata.

“Kita membutuhkan orang-orang yang benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang dibutuhkan rakyat adalah hasil, bukan pencitraan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh kemampuan pimpinan baru membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

MBG Memiliki Dampak Ekonomi yang Luas

Di luar berbagai persoalan yang terjadi, John menilai MBG memiliki manfaat ekonomi yang signifikan karena mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat.

Program tersebut meningkatkan permintaan terhadap produk pangan lokal seperti sayuran, telur, susu, beras, dan hasil pertanian lainnya. Selain itu, keberadaan dapur penyedia makanan juga berpotensi membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. “Program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat lokal,” katanya.

Anggaran Pendidikan Harus Lebih Tepat Sasaran

John juga menyoroti penggunaan anggaran pendidikan nasional yang mencapai sekitar Rp769 triliun atau 20 persen dari APBN. Ia menilai distribusi anggaran yang tersebar ke banyak kementerian dan lembaga membuat efektivitas penggunaannya belum optimal.

Akibatnya, masih banyak sekolah yang mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, sementara sebagian peserta didik di daerah terpencil masih menghadapi kesulitan mengakses pendidikan.

Ia mengusulkan agar porsi terbesar anggaran pendidikan difokuskan pada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama sehingga manfaatnya dapat lebih langsung dirasakan oleh sekolah, guru, dan siswa.

“Jika anggaran pendidikan lebih terfokus, kualitas pembelajaran meningkat, sarana pendidikan dapat diperbaiki, dan kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil bisa dikurangi,” jelasnya.

Transparansi Menjadi Kunci Keberhasilan

John menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan seluruh program pendidikan, termasuk MBG.

Ia meyakini penerapan sistem digital yang terbuka akan memperkuat pengawasan publik sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada penerima manfaat. “Program Makan Bergizi Gratis tidak perlu dihentikan. Yang diperlukan adalah pengawasan yang kuat, sistem yang transparan, serta pengelolaan yang profesional agar tujuan meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan anak Indonesia dapat tercapai,” pungkasnya. SM