Victoriousnews.com,-Menteri pendidikan dasar dan menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti beserta Wamen Prof Dr Atip Latipulhayat dan Dr Fajar Riza Ulhaq didampingi 2 Dirjen Dikdas yaitu Prof Dr Nunuk Suryani, M.Pd serta Prof.Dr.Iwan Syahril berkunjung ke kantor Persekutuan Gereja gereja di Indonesia (PGI), Rabu, (30/10/24) siang.
Rombongan kementerian pendidikan diterima oleh Ketum PGI, Pdt. Gomar Gultom didampingi Ketum MPK Indonesia Handi Irawan, serta turut hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua YPK Penabur Adri Lazuardi dan Ketua YPPH Prof Jonathan Parapak.
Mengawali diskusi, Ketum MPK Handi Irawan menyampaikan 3 isu penting terkait Sekolah Kristen kepada rombongan menteri. Pertama, Sekolah Swasta dipandang pemerintah sebagai Mitra bersama dalam membangun pendidikan di Indonesia dan bukan sebagai musuh dari Sekolah Negeri.
Kedua, Kontribusi sekolah Kristen di Indonesia. “Sekolah Kristen pertama berdiri di Ambon. Kemudian, 400 tahun yang lalu,seorang bernama Cornelis Senen telah mendirikan Sekolah Kristen Modern pertama di daerah Jatinegara pada tahun 1635. Sejak saat itu, Sekolah Kristen berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Handi.
Yang ketiga, Satu negara akan sangat maju kalau edukasi bisa menyumbang GDP 10%. “Saat ini, Pemerintah baru mengalokasikan dana sekitar 3% dari total GDP kita. Supaya bisa menjadi Negara maju, maka Negara harus menggandeng Sekolah Swasta untuk berkontribusi, “ papar Handi.
Selain itu, Ketum MPK juga menguraikan 3 hal penting masalah yang terjadi dalam pendidikan saat ini.
Pertama, Alokasi Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang dibagikan berdasarkan tingkat biaya hidup dan tingkat kemahalan. “Problemnya, hal itu berakibat sekolah Kristen sebanyak 3,000 berpeluang tutup ada di daerah 3T, yang mendapat porsi BOS yang kecil karena berdasarkan pembagian di atas. Kalau hal itu tidak ditolong, maka keberadaan Sekolah Kristen ini akan tutup, dan siswanya akan pindah ke sekolah negeri. yang akan menambah beban pemerintah. Bayangkan bila ada 1 juta siswa yang pindah, dengan biaya 11juta per tahun, berapa negara akan dibebankan? Makanya saya mengusulkan agar pembagian juga memperhatikan besar SPP yang dipungut oleh Sekolah Swasta, agar terjadi pembagian Dana BOS yang lebih merata dan berkeadilan,” jelas Handi.
Yang kedua, lanjut Handi, PPG calon Guru dan Guru Tertentu Sertifikasi Guru Sekolah Swasta sebesar 28%, sedangkan Guru Sekolah Negeri di atas 50%. Hal itulah terjadi diskriminasi dalam hal sertifikasi guru. “Saya usulkan perlunya percepatan untuk Pemerataan Sertifikasi Guru Swasta. Terima kasih kepada Prof Nunuk yang sudah memberikan kesempatan untuk MPK bisa merekrut PPG calon guru di tahun ini. Semoga bisa semakin terjadi pemerataan sertifikasi untuk guru swasta,” usulnya.
Ketiga, Banyak Guru Sekolah Kristen yang telah berkarir di Sekolah Kristen, lalu ikut program P3K. “Setelah lulus P3K dan diangkat menjadi ASN, sesuai dengan UU ASN ditarik untuk menjadi Guru Sekolah Negeri. Di Sekolah Negeri terjadi kelimpahan guru, sedangkan di Sekolah Swasta terjadi kekurangan Guru. Hal ini banyak terjadi di Halmahera, Nusa Tenggara Timur, Tanah Papua, dan masih banyak lagi. Saya usulkan,bisakah dibuat Peraturan Menteri, agar tetap bisa mengajar di sekolah asal ? Mungkinkah pemerintahan daerah boleh meminjamkan Guru tersebut untuk Sekolah Kristen?,” ungkap Handi.
Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah Adalah Rumah Untuk Gotong Royong Membangun Bangsa.
Mendikdasmen Prof Dr Abdul Mu’ti setuju sekali dengan pemikiran Ketum MPK Handi Irawan, bahwa Pemerintah menganggap Sekolah Kristen sebagai Mitra, bukan musuh, bahkan dia mengatakan bahwa Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah adalah Rumah untuk gotong royong membangun bangsa. “Kita ini negara, bukan negeri, jadi Dikdasmen harus berdiri untuk melayani Sekolah swasta dan negeri,” ujar Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti .disambut tepuk tangan meriah para hadirin.
Sedangkan mengenai P3K, Mendakdiknas mengatakan, bahwa tidak alasan guru P3K diambil dan ditempatkan ke sekolah negeri. “Soal P3K sudah banyak masukan dari berbagai pihak dan akan kami sampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) utk menyisir dari regulasinya,” tandas Menteri Prof Abdul Mu’ti
Sementara itu, Dirjen Dikdas, Prof Iwan Syahril menanggapi mengenai Dana BOS, menurutnya, dalam waktu dekat akan ada aturan tambahan mengenai Dana BOS yaitu memperhatikan sekolah-sekolah di wilayah 3T dan akan diterapkan mulai tahun ajaran depan. “Mengenai Sertifikasi Guru, Insya Allah ada kabar gembira tentang Sertifikasi, yang sedang dibawa ke DPR dalam waktu dekat. Hal itu merupakan Program Unggulan Presiden Prabowo, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” ujar Prof Iwan.
Ketidaksediaan Guru Agama Kristen Juga Terjadi Di Jakarta
Pada kesempatan itu, Ketua Bidang III MPK,Johan Tumanduk, menyampaikan, bahwa, ketidaksediaan guru agama Kristen, bukan hanya di daerah saja, tetapi juga di kota besar, bahkan di Jakarta. “Saya ini lulusan SMAN 6 Jakarta. Sampai sekarang tidak ada guru agama Kristen Protestan. Oleh karena itu, saya berharap
selanjutnya bisa disharingkan, bahwa banyak sekolah Kristen di daerah yang berada dalam kondisi kurang baik. Pertanyaan saya, apakah Pak Menteri bisa mengusahakan dana hibah untuk sekolah-sekolah ini? Pada kesempatan ini, saya mengucapkan .terima kasih kepada Prof Nunuk yang sudah memberikan kesempatan MPK untuk terlibat dalam program PPG calon guru,” ujar Johan Tumanduk.
Menanggapi pertanyaan Ketua Bidang III, MPK Johan Tumanduk, Dirjen Dikdas, Prof Nunuk Suryani mengakui bahwa, saat ini di Indonesia kekurangan guru agama sebanyak 225.000 guru di sekolah negeri, namun terjadi kendala komunikasi dan sinergitas kemenag dan kemendikdasmen. “Ada usulan membuat STB kemenag dan kemendikdasmen. Perhitungan kebutuhan guru agama dari kemendikdasmen, kemenag yang menyediakan. Data kekurangan guru dari pemerintah daerah, yang selama ini adalah tidak mau memberikan informasi. Masalah ini harus dibereskan oleh ketiga pihak dan membutuhkan waktu,” terang Prof Nunuk.
Sedangkan anggota Komisi V dan Tim Advokasi Hukum, Ivan Rinaldi Lumtungan, SH.,MH.,MM, melaporkan peristiwa yang terjadi di Sekolah Kristen Gamaliel, Pare Pare, Sulawesi Selatan. “Sekolah tersebut telah memenuhi semua prosedur perizinan pembangunan, namun didemo oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab,” cetus Ivan.
Diskusi mengenai isu penting di kalangan pendidikan Kristen ini memakan waktu selama hampir 2 jam. Bahkan acara berlangsung sangat akrab, karena Mendikdasmen Prof Mu’ti adalah pimpinan ormas PP Muhamadiyah yang juga sahabat baik dari Ketum PGI, Pdt. Gomar Gultom.
Pertemuan penting tersebut juga akan ditindaklanjuti oleh Menteri dan jajarannya. Masukan-masukan dari PH MPK kiranya bisa menjadi masukan berharga untuk perubahan Pendidikan di Indonesia
Bahkan dalam waktu dekat, Mendikdasmen akan mengundang MPK dan Perkumpulan Sekolah-sekolah swasta lainnya untuk berdiskusi mengenai Pendidikan di Indonesia. SM
