Pengamat Intelejen Dr. John Palinggi: Keputusan Prabowo Gabung Board of Peace (BOP) Langkah Strategis di Panggung Globall

JAKARTA,VictoriousNews.com – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam forum internasional Board of Peace (BOP) dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi perdamaian global. Demikian dikatakan pengamat militer dan intelijen Dr. John N. Palinggi, MM, MBA kepada wartawan.

John menjelaskan bahwa forum tersebut saat ini telah diikuti oleh sekitar 22 negara yang menyatakan kesediaan bergabung. Organisasi itu juga melibatkan unsur penting dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga bukan sekadar forum politik biasa. Direktur jenderal forum tersebut adalah Nikolay Mladenov, mantan koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah.

“Di dalam Board of Peace ada perwakilan dari PBB, sehingga forum ini memiliki legitimasi internasional dan fokus pada upaya perdamaian,” ujar John Palinggi.

Forum Perdamaian yang Menjangkau Pihak Konflik

Menurut John, forum tersebut bahkan telah melakukan komunikasi langsung dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik Timur Tengah. Termasuk bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel serta pemimpin Palestina.

Hal ini menunjukkan bahwa Board of Peace tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga mencoba memainkan peran diplomasi aktif dalam mencari solusi konflik.

“Semua pihak sudah ditemui. Artinya forum ini berusaha membangun jalur dialog untuk perdamaian,” katanya.

John  mengungkapkan bahwa negara-negara yang bergabung dalam forum tersebut pada umumnya diminta berkontribusi sekitar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16–17 triliun. Namun Indonesia memperoleh pengecualian.

Menurutnya, Indonesia diperbolehkan menjadi anggota tanpa membayar kontribusi tersebut, meskipun masa keanggotaannya dibatasi selama tiga tahun.

“Ini penting disampaikan agar masyarakat memahami posisi Indonesia dalam forum tersebut,” ujarnya.

Fokus pada Rekonstruksi Pascaperang

John  menegaskan bahwa tujuan utama Board of Peace adalah rehabilitasi wilayah konflik, khususnya di kawasan Gaza yang mengalami kerusakan parah akibat perang. Program utamanya meliputi pembersihan sisa-sisa perang, pembangunan kembali infrastruktur, serta membuka peluang investasi untuk menghidupkan kembali ekonomi wilayah tersebut. “Intinya adalah rekonstruksi dan investasi agar daerah yang hancur karena perang bisa dibangun kembali secara terencana,” ungkapnya.

Ia menilai langkah Presiden justru bertujuan memperluas ruang diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang kompleks. “Presiden Prabowo tidak sedang membela Israel atau Palestina. Yang dilihat adalah kepentingan yang lebih luas bagi Indonesia,” tegasnya.

Upaya Keluar dari Tekanan Sistem Finansial Global

Menurut John Palinggi, salah satu pertimbangan strategis pemerintah adalah upaya keluar dari tekanan sistem keuangan global yang selama ini dinilai menjerat banyak negara berkembang.

Ia menyoroti kondisi di mana ekspor Indonesia meningkat, tetapi manfaat ekonominya tidak sepenuhnya dirasakan di dalam negeri. Hal itu, menurutnya, terjadi karena sebagian keuntungan justru mengalir dan diparkir di luar negeri melalui mekanisme keuangan global.

Ia juga menyinggung peran lembaga-lembaga internasional seperti World Trade Organization, International Monetary Fund, dan World Bank, yang menurutnya kerap membentuk aturan ekonomi global yang membatasi ruang gerak negara berkembang.

Menyeimbangkan Hubungan Global

John menilai langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace juga merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan hubungan internasional.

Selama ini, menurutnya, Indonesia memiliki kerja sama yang kuat dengan China, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional.

Karena itu, membuka ruang kerja sama dengan kekuatan global lainnya, termasuk Amerika Serikat, dinilai penting untuk menjaga keseimbangan geopolitik. “Hubungan internasional Indonesia harus seimbang. Tidak boleh bergantung pada satu kekuatan saja,” ujarnya.

Menegaskan Kembali Politik Non-Blok

Menurut John  kebijakan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang sejak lama dikenal sebagai bebas aktif.

Indonesia, kata dia, tetap berkomitmen menjaga posisi sebagai negara non-blok, yang tidak berpihak pada satu kekuatan global tertentu.

“Karena itu, jangan setiap langkah diplomasi langsung diperdebatkan secara emosional. Yang dilakukan pemerintah adalah menjaga kepentingan nasional dalam konteks global yang lebih luas,” pungkasnya. SM