JAKARTA,VictoriousNews.com— Reshuffle atau pergantian Menteri Keuangan membuka babak baru pengelolaan fiskal di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Purbaya Yudhi Sadewa digantikan Suahasil Nazara yang dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Senin, 14 September 2026.
Pergantian itu terjadi ketika pemerintah menghadapi pekerjaan besar: menjaga stabilitas fiskal, memastikan APBN tetap sehat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Praktisi bisnis Dr. John N Palinggi, MM, MBA, menilai pergantian menteri merupakan hak konstitusional Presiden. Pasal 17 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dibantu menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketentuan tersebut diperkuat melalui UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Karena itu, menurut John, pergantian pejabat merupakan bagian dari kewenangan Presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif.
“Kucing hitam, kucing putih tidak penting. Yang penting bisa menangkap tikus,” kata John, menggambarkan pentingnya memilih pejabat berdasarkan kemampuan bekerja dan menyelesaikan persoalan, termasuk juga dalam memberantas korupsi.
Namun, ia menegaskan pergantian Purbaya tidak semestinya dimaknai sebagai penghapusan seluruh hal positif yang telah dilakukan mantan Menteri Keuangan tersebut.
John justru menyoroti satu hal yang menurutnya perlu menjadi pelajaran, yakni komunikasi publik Menteri Keuangan. Menurut dia, Menteri Keuangan idealnya lebih banyak bekerja dan memberikan penjelasan hanya ketika informasi tersebut memang dibutuhkan masyarakat.
Ia menilai pernyataan mengenai kondisi keuangan negara harus disampaikan secara hati-hati, terukur, dan tidak menimbulkan keresahan.
“Negara ini bukan milik DPR, Presiden, maupun menteri. Negara ini milik rakyat. Karena itu, jangan membuat rakyat resah,” ujar John yang juga Ketua Umum DPP ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia).
Suahasil dan Gaya Teknokratis
Berbeda dengan sosok yang relatif sering muncul di ruang publik, Suahasil Nazara dikenal sebagai figur teknokrat yang lebih banyak bekerja di balik layar.
John menilai karakter tersebut justru menjadi modal penting bagi seorang Menteri Keuangan. Suahasil memiliki latar belakang akademik ekonomi dan pengalaman panjang di pemerintahan maupun lembaga strategis negara.
Ia pernah menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan dan memiliki pengalaman di sejumlah institusi, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, PLN, serta berbagai lembaga pemerintahan. Suahasil juga memperoleh pendidikan doktoral di University of Illinois dan menerima penghargaan Bintang Jasa Utama pada 2024.
“Kompetensi teknokratis dan pengetahuan institusionalnya lebih menonjol daripada afiliasi politik. Menteri Keuangan memang harus independen,” kata John yang juga salah satu pengajar/tenaga ahli di Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional).
Menurutnya, gaya Suahasil yang cenderung tenang dan langsung pada substansi dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mengelola keuangan negara.
Ia juga mengapresiasi sikap Suahasil yang tidak menjadikan pergantian jabatan sebagai momentum untuk membuka atau menonjolkan kekurangan pendahulunya.
Bagi John, sikap tersebut menunjukkan karakter seorang pejabat yang memahami etika birokrasi dan rendah hati.
Mengamankan APBN dan Proyek Strategis
Tantangan pertama Suahasil adalah mengamankan APBN, terutama pada sisa pelaksanaan anggaran 2026 sekaligus mempersiapkan fondasi APBN 2027.
Menurut John, fungsi APBN tidak hanya menyediakan anggaran bagi pemerintah. APBN memiliki tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Fungsi alokasi memastikan tersedianya anggaran untuk barang dan pelayanan publik. Fungsi distribusi diarahkan untuk pemerataan pendapatan dan pembangunan serta mengurangi kesenjangan. Sementara fungsi stabilisasi menjaga perekonomian ketika menghadapi gejolak.
Karena itu, ia berharap Suahasil mampu memastikan anggaran pemerintah benar-benar digunakan sesuai prioritas dan tidak mudah dibebani permintaan tambahan yang tidak memiliki manfaat jelas bagi masyarakat.
“Rincian APBN sudah ada. Jalankan sesuai anggaran dan jangan terus meminta tambahan untuk kepentingan yang tidak bermanfaat bagi rakyat,” tegasnya.
John juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap penambahan utang, baik dari dalam maupun luar negeri.
Menurut dia, transparansi mengenai utang negara menjadi sangat penting agar masyarakat mengetahui secara jelas berapa besar kewajiban negara, kepada siapa utang tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap APBN.
Ia menilai informasi mengenai utang tidak boleh menjadi wilayah yang gelap bagi publik. “Rakyat harus tahu berapa pinjaman kita, kepada siapa, dan berapa beban yang harus ditanggung APBN,” ungkap pemegang APEC Bussines Travel card, bepergian bebas Visa ke 19 negara Asia Pasifik.
Kereta Cepat, Utang, dan Transparansi
John juga menyinggung polemik mengenai pembiayaan sejumlah proyek strategis pemerintah, termasuk kereta cepat whoosh. Ia mempertanyakan perubahan skema pembiayaan yang pada awalnya disebut tidak membebani APBN.
Menurutnya, setiap perubahan skema pembiayaan harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk sumber dana, kewajiban negara, dan mekanisme pembayarannya.
Baginya, transparansi merupakan kunci agar masyarakat tidak terus-menerus dibayangi ketidakpastian mengenai kondisi fiskal negara.
Karena itu, ia berharap Suahasil tidak hanya fokus pada pengelolaan angka, tetapi juga memperbaiki komunikasi pemerintah kepada publik.
“Jelaskan apa adanya. Jangan dipoles. Kalau memang ada masalah, rakyat bisa ikut memahami dan menanggung beban bersama,” ujarnya.
Kemiskinan Jangan Hanya Dibaca dari Angka
Salah satu agenda yang dinilai penting adalah pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. “Pak Suahasil itu sangat peduli terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah,” tandasnya.
John mengingatkan agar pemerintah tidak semata-mata mengandalkan data statistik dalam menentukan siapa yang miskin dan membutuhkan bantuan.
Menurutnya, kondisi masyarakat di lapangan harus menjadi pertimbangan utama. Pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, perlu dilibatkan dalam menyediakan data kemiskinan yang akurat dengan pengawasan DPRD. “Yang diurus itu manusia hidup, bukan sekadar angka statistik,” katanya.
Ia mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun sistem data yang lebih terintegrasi sehingga pemerintah dapat mengetahui kondisi masyarakat secara cepat dan akurat.
Dengan sistem yang terintegrasi, menurut John, pemerintah pusat tidak perlu “meramal” kondisi daerah hanya berdasarkan data yang terlambat atau tidak lengkap.
Efisiensi Bukan Mematikan Daerah
John juga menilai kebijakan efisiensi anggaran perlu dipahami secara tepat. Pengurangan transfer atau pengetatan anggaran, menurut dia, tidak otomatis berarti pemerintah pusat ingin mematikan pembangunan daerah.
Efisiensi justru harus diarahkan untuk memastikan uang negara cukup membiayai program-program prioritas.
Ia mengingatkan agar pemekaran daerah tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah tersebut. Daerah dengan pendapatan asli daerah yang sangat kecil, menurutnya, tidak seharusnya dipaksakan menjadi daerah otonom baru apabila justru semakin bergantung kepada pemerintah pusat.
Pengadaan Barang dan Jasa Harus Diperketat
Di sisi lain, John meminta Suahasil memperketat pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia menilai kebocoran anggaran harus menjadi perhatian serius karena setiap rupiah yang hilang pada akhirnya mengurangi ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
Pengadaan yang tidak transparan, menurutnya, harus dihentikan. Sistem pengadaan harus mengutamakan prinsip efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta memberikan manfaat nyata.
“Kasihan rakyat kalau uang negara habis untuk kepentingan yang tidak jelas,” ujarnya.
Ia juga meminta Kementerian Keuangan lebih ketat menyaring permintaan pembiayaan dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah agar tidak semua usulan otomatis mendapatkan persetujuan.
Menkeu Harus Dekat dengan Rakyat
Bagi John, persoalan fiskal pada akhirnya bukan sekadar persoalan angka.
Di balik APBN terdapat kehidupan jutaan rakyat yang membayar pajak dan berharap uang negara kembali kepada mereka dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.
Karena itu, ia berharap Suahasil membuka ruang komunikasi yang lebih mudah antara masyarakat dan pejabat pemerintah.
Menurutnya, birokrasi jangan menciptakan jarak yang terlalu lebar antara rakyat dan pejabat yang sesungguhnya bekerja menggunakan uang rakyat.
“Pejabat negara jangan seperti raja. Rakyat harus mudah bertemu dan mendapatkan informasi,” katanya.
Harapan untuk Menkeu Suahasil
John tidak memungkiri Suahasil menghadapi pekerjaan berat. Namun, ia melihat latar belakang teknokratis, pengalaman birokrasi, serta pemahaman fiskal yang dimiliki Suahasil sebagai modal penting untuk menjalankan tugas tersebut.
Ia berharap Suahasil bekerja secara bertahap, konsisten, dan tidak tergoda untuk mengejar popularitas. “Tidak bisa langsung makan cabai lalu berharap langsung pedas. Semuanya harus dilakukan bertahap,” ujarnya.
John juga berharap Suahasil mampu menjaga APBN, memperkuat transparansi utang, mengendalikan pengeluaran, memperbaiki data kemiskinan, memperketat pengadaan, serta memastikan kebijakan fiskal benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia juga mengajak masyarakat mendoakan Presiden Prabowo agar diberi kebijaksanaan dalam mengambil keputusan strategis bagi negara.
“Semoga Bapak Suahasil diberi perlindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas sesuai sumpah yang diucapkan. Ingat, Bapak ditugaskan untuk mengurus manusia dan keuangan negara untuk kemuliaan Tuhan Allah,” pungkasnya. SM
