Ketum DPP PIKI Dr. Badikenita Putri Sitepu Beberkan Capaian Program, Isu Kebangsaan Hingga Ancaman “Money Politic” Jelang Kongres

Jakarta,VictoriousNews.com—Organisasi intelektual bernama Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) bersiap menggelar Kongres VII pada 30 April hingga 2 Mei 2026 di dua lokasi, yakni Lumire Hotel dan Gran Melia, Jakarta. Agenda lima tahunan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan arah organisasi sekaligus memperkuat peran intelektual Kristen dalam kehidupan kebangsaan.

Mengangkat tema “Harapan & Masa Depan Yang Kokoh” yang terinspirasi dari Kitab Amsal 23:18, “Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang,” kongres ini diharapkan menjadi titik konsolidasi sekaligus loncatan strategis PIKI ke depan. Sekitar 200 peserta dari 29 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 89 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) definitif di seluruh Indonesia dijadwalkan hadir.

Dalam konferensi pers di Hotel Gran Melia, Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (28/4/2026),  dihadiri  Ketua Dewan Pakar: Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, MA., Ketua Panitia Kongres VII PIKI Drs. Benyamin Patondok, MM; Ketua Umum PIKI Dr. Badikenita Sitepu, S.E., M.Si. (Senator DPD RI, Sumatera Utara), Sekretaris Jenderal: Audy WMR Wuisang, S.Th., M.Si. (Tenaga Ahli Reformasi Birokrasi BNPP), Sekretaris Dewan Penasihat Dr. Pasti Tampubolon, serta Ketua dewan pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli.

PIKI Soroti Isu Pangan,Impor & Program Pemerintah   

Menjelang Kongres, PIKI tidak hanya bicara soal regenerasi kepemimpinan, tetapi juga menegaskan sikap kritis terhadap arah kebijakan nasional, khususnya di sektor pangan dan tata kelola program strategis pemerintah.

Ketua Umum PIKI, Badikenita Sitepu, mengungkapkan bahwa dinamika kebijakan pemerintah—termasuk perubahan regulasi dan program prioritas—menjadi alasan mengapa sejumlah agenda organisasi baru dimatangkan saat ini.

Ia menyinggung polemik Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat mengalami stagnasi setelah diuji secara formil. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada jalannya program pemerintah, termasuk kebijakan impor pangan. “Ketika aturan belum kuat, program tidak bisa berjalan maksimal. Tapi sekarang situasinya berubah. Kita sudah bicara kedaulatan pangan, bahkan menuju swasembada,” tegasnya.

Badikenita menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas seperti bawang putih, wortel, hingga gandum. Ia menekankan pentingnya keberanian pemerintah untuk menghentikan impor pada komoditas yang sebenarnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Namun, ia juga realistis bahwa tidak semua komoditas bisa dipaksakan mandiri, seperti gandum yang secara comparative advantage kurang cocok dikembangkan di Indonesia. “Untuk beras dan jagung konsumsi, kita sudah di jalur swasembada. Bahkan stok nasional cukup besar. Ini harus dijaga dengan kebijakan yang konsisten,” ujar Badikenita siap maju sebagai calon Ketum periode 2026-2031.

Lebih jauh, PIKI juga mengkritisi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya terkait pendekatan mekanisasi pertanian yang dinilai belum sepenuhnya efektif jika tidak diimbangi optimalisasi lahan yang sudah ada.

Menurut Badikenita, masih banyak lahan sawah yang telah dibuka namun belum dimaksimalkan, sementara proyek baru terus digenjot demi mengejar target produksi. “Jangan hanya mengejar angka, tapi pastikan efektivitas di lapangan. Optimalisasi lahan yang ada justru sering terabaikan,” tukasnya.

BACA JUGA:  Dewan Pakar PIKI Pos M Hutabarat: PIKI Konsisten Dorong Swasembada dan SDM Berkualitas

Selain isu pangan, PIKI juga menyoroti program baru pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar. Program ini dinilai membutuhkan kesiapan rantai pasok yang kuat, terutama untuk komoditas protein seperti ayam, telur, dan susu. “Kalau suplai tidak siap, kita akan kembali tergantung pada impor. Ini yang harus diantisipasi sejak awal,” ujarnya.

Di tingkat daerah, PIKI menemukan berbagai persoalan riil, termasuk kendala legalitas lahan dalam pembentukan koperasi desa. Banyak lahan berstatus eks-HGU yang belum memiliki kejelasan hukum, sehingga menghambat pembangunan dan investasi di desa. “Biaya pendirian koperasi bisa miliaran, tapi lahannya tidak jelas. Ini problem nyata yang harus diselesaikan, bukan hanya dibahas,” tegasnya.

PIKI, lanjut Badikenita, berupaya tidak berhenti pada kajian, tetapi juga mendorong implementasi konkret di lapangan. Salah satunya dengan menyerap program pemerintah terkait pengembangan peternakan, termasuk bantuan ayam petelur yang ditargetkan berjalan pada 2026.

Jangan Rusak Organisasi Dengan Praktik “Money Politic”

Namun di tengah berbagai agenda strategis tersebut, Badikenita justru mengingatkan ancaman serius dari dalam organisasi: praktik “money politic”. Dengan nada tegas, ia menolak keras segala bentuk upaya membeli dukungan dalam proses suksesi sebagai pemimpin organisasi. Menurutnya, PIKI harus tetap berdiri sebagai organisasi intelektual yang menjunjung integritas dan ketulusan. “PIKI bukan tempat transaksi. Pemikiran tidak bisa dibeli. Kalau itu terjadi, kita akan kehilangan ruh organisasi,” katanya.

Ia menegaskan bahwa keberlanjutan program jauh lebih penting daripada figur semata. Siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin ke depan, diminta untuk menjaga kesinambungan yang telah dibangun sejak 2015. “Jangan rusak fondasi yang sudah ada. Membangun itu sulit, tapi memperbaiki yang rusak jauh lebih sulit,” ujarnya.

PIKI juga menegaskan posisinya sebagai bagian dari ekosistem cendekiawan nasional yang siap berkolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk BRIN dan institusi strategis lainnya.

 Lebih dari itu, forum ini menjadi penegasan posisi PIKI sebagai bagian penting dari jejaring cendekiawan lintas agama di Indonesia. “PIKI juga bekerjasama dengan organisasi intelektual lain seperti ICMI, ISKA, ISNU, hingga ICHI. Seluruh elemen agama di Indonesia memiliki wadah intelektual resmi yang diakui negara dan berkontribusi dalam isu-isu kebangsaan,”tandasnya.

Kolaborasi Lintas Iman Jadi Kekuatan Utama

Badikenita mengungkapkan, selama hampir 15 tahun terakhir, PIKI aktif membangun komunikasi dan kolaborasi lintas agama, termasuk dalam merespons isu-isu sensitif seperti kebijakan publik hingga dinamika sosial keagamaan. “Ketika ada persoalan bangsa, termasuk pasca kebijakan seperti SKB dua menteri atau gejolak sosial yang berpotensi memicu konflik, kami berkumpul bersama organisasi cendekiawan lintas agama untuk mencari solusi,” ujarnya. Interaksi tersebut juga terjalin dalam berbagai forum, mulai dari dies natalis hingga diskusi bersama, yang memperkuat kohesi antar kelompok intelektual lintas iman.

Restrukturisasi dan Penguatan Legalitas Organisasi

PIKI, lanjutnya, tidak hanya fokus pada wacana, tetapi juga melakukan pembenahan internal secara serius. Sejak Kongres V tahun 2015, organisasi telah menjalani restrukturisasi besar, termasuk revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Langkah ini dilakukan untuk memastikan legalitas dan tata kelola organisasi berjalan kuat dan berkelanjutan. “PIKI memiliki akta pendirian yang sah, terdaftar resmi sebagai organisasi masyarakat, dan diakui di berbagai daerah. Ini bukan organisasi yang muncul menjelang kongres saja,” tegas Badikenita.

Saat ini, PIKI telah terbentuk hampir di seluruh provinsi di Indonesia, dengan kepengurusan yang dilantik secara resmi dan mendapat dukungan pemerintah daerah.

Dari ‘Kebenaran’ ke ‘Harapan’: Arah Baru PIKI

Badikenita menekankan bahwa Kongres VII membawa semangat kesinambungan dari periode sebelumnya. Jika Kongres V mengusung tema “Kebenaran meninggikan derajat bangsa” dan Kongres VI “Tegakkan keadilan”, maka Kongres VII hadir dengan tema harapan dan masa depan yang kokoh. Tema ini mencerminkan upaya PIKI menjaga kesinambungan gerakan intelektual sekaligus memperluas jangkauan organisasi. “Ini satu tarikan napas. Dari 2015 sampai 2026, kita bangun fondasi, lakukan restrukturisasi, dan kini masuk tahap penguatan serta ekspansi,” jelasnya.

Kerja Sama Strategis hingga Tingkat Nasional

Berbeda dengan organisasi berbasis massa seperti GMKI atau GAMKI, PIKI menempatkan diri sebagai kekuatan intelektual. “Gerakan kami adalah gerakan pemikiran. Bukan selalu terlihat di permukaan, tetapi dampaknya nyata melalui rekomendasi dan kajian strategis,” kata Badikenita.

Sejak 2015, PIKI rutin menggelar refleksi awal tahun, seminar, pelatihan, hingga program School of Democracy. Berbagai kegiatan ini menghasilkan gagasan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah.

PIKI juga memperluas pengaruhnya melalui kerja sama dengan berbagai lembaga negara, termasuk Lemhannas, BNPB, hingga kementerian terkait. Melalui kerja sama tersebut, kader PIKI bahkan mendapat kesempatan mengikuti pendidikan strategis tingkat nasional seperti PPSA dan PPRA di Lemhannas. “Ini bukti bahwa kontribusi PIKI diakui, meski tidak selalu terekspos luas,” ujarnya.

Evaluasi dan Harapan: PIKI Harus Hadir di Mana-Mana

Badikenita juga mengakui bahwa selama ini eksposur media terhadap PIKI masih terbatas. Namun, ia optimistis hal itu dapat diperbaiki melalui komunikasi yang lebih terbuka.

Ia menegaskan, ukuran keberhasilan PIKI bukan pada figur, melainkan pada keberadaan organisasi di seluruh Indonesia. “Kalau PIKI hanya dikenal karena satu dua orang, itu gagal. Tapi jika PIKI hadir dan bergerak di mana-mana, itu keberhasilan,” tegasnya.

Dengan fondasi yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade, Kongres VII diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat posisi PIKI sebagai kekuatan intelektual yang solid, inklusif, dan berpengaruh dalam perjalanan bangsa

Konsolidasi Organisasi Menguat, Pendekatan Intelektual Tetap Jadi Ciri Utama

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PIKI, Audy WMR Wuisang, memaparkan capaian organisasi selama periode kepengurusan 2021–2026 sebagai fase konsolidasi yang menunjukkan pertumbuhan signifikan, baik dari sisi struktur maupun pendekatan gerakan.

Audy menjelaskan, saat awal kepengurusan pada 2021, PIKI memiliki 23 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) definitif dan 7 DPD caretaker. Dalam lima tahun terakhir, jumlah tersebut meningkat menjadi 29 DPD definitif. “Target kami sebenarnya seluruh 34 provinsi. Tapi secara realistis, kami baru bisa mencapai 29 DPD definitif,” ujarnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 DPD tercatat aktif hingga tahun terakhir, meskipun dua di antaranya mengalami stagnasi dalam proses pergantian kepengurusan formal.

Di tingkat cabang, pertumbuhan juga terlihat signifikan. Dari 71 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) pada 2021, kini meningkat menjadi 87 DPC. Namun, Audy mengakui, tantangan masih terjadi di sejumlah wilayah seperti Bangka Belitung, Aceh, dan beberapa daerah lain yang membutuhkan perhatian khusus dalam penguatan organisasi.

PIKI Pilih Jalur “Policy Paper”, Bukan Reaksi Cepat

Berbeda dengan organisasi massa atau kepemudaan, PIKI menegaskan posisinya sebagai lembaga intelektual yang tidak reaktif dalam merespons isu. Audy menekankan bahwa PIKI lebih memilih menyusun policy paper dibandingkan mengeluarkan pernyataan publik secara cepat. “Sepanjang periode ini, kami hanya sekali mengeluarkan pernyataan resmi. Selebihnya, kami bekerja melalui kajian dan rekomendasi kebijakan,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bentuk kontribusi strategis PIKI dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan, tanpa harus terjebak dalam dinamika reaktif.

Bukan Lembaga Kaderisasi, Tapi Rumah Intelektual

Audy menegaskan, PIKI bukan organisasi kaderisasi seperti organisasi kepemudaan, melainkan wadah berhimpunnya kalangan intelektual Kristen dari berbagai latar belakang—akademisi, profesional, hingga praktisi. “PIKI adalah rumah intelektual. Kami menghimpun gagasan, bukan sekadar membentuk kader,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui adanya jenjang kepemimpinan dalam organisasi sebagai bagian dari tata kelola, bukan sebagai sistem kaderisasi formal. Ke depan, PIKI akan memperkuat peran intelektualnya dengan pendekatan yang lebih luas dan intensif, baik dalam kajian maupun kontribusi nyata di masyarakat.

Audy juga mengajak media untuk turut mengawal perjalanan organisasi agar semakin dikenal publik, tanpa menghilangkan karakter utamanya sebagai kekuatan pemikiran. “Kami ingin PIKI semakin ‘menyala’, tapi dalam arti intelektual. Bukan gaduh, tetapi memberi terang melalui gagasan,” ujarnya.

Panitia Pastikan Kongres VII PIKI Siap Digelar, Soroti Isu Energi, Pangan, dan SDM

Panitia Kongres VII PIKI memastikan seluruh persiapan teknis telah hampir rampung. Fokus utama bukan hanya pada kelancaran acara, tetapi juga pada substansi hasil yang diharapkan memberi kontribusi nyata bagi bangsa. Ketua Panitia, Benyamin Patondok, menegaskan bahwa rangkaian kegiatan akan diawali dengan study meeting pada 30 April pagi di Hotel Lumire. “Persiapan sudah 99 persen. Kami berharap forum ini benar-benar menghasilkan gagasan yang bisa mewakili suara umat Kristen melalui PIKI,” ujarnya.

Dalam study meeting tersebut, panitia menetapkan tiga isu utama yang akan dibahas secara mendalam: energi, ketahanan pangan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Ketiga tema ini dipilih karena dinilai paling relevan dengan tantangan nasional saat ini, sekaligus menjadi ruang kontribusi intelektual PIKI kepada pemerintah. “Kami tidak ingin sekadar diskusi. Harus ada rumusan konkret yang bisa disampaikan sebagai solusi,” tegas Benyamin.

 Kongres Akan Dihadiri Menteri Agama RI

Usai study meeting, rangkaian kongres akan berlanjut di Hotel Gran Melia mulai 30 April malam hingga penutupan pada 2 Mei siang. Namun, jadwal pembukaan mengalami penyesuaian. Rencana awal menghadirkan Ketua MPR RI pada 30 April harus diubah karena agenda di luar kota. Pembukaan resmi kini dijadwalkan pada 1 Mei. Sementara itu, penutupan kongres direncanakan akan dihadiri oleh Menteri Agama. “Yang penting bukan seremonialnya, tapi kualitas proses dan hasil kongres,” kata Benyamin menambahkan bahwa Jadwal pemilihan ketua umum digelar Jumat malam, 1 Mei 2026.

Antusiasme Peserta Tetap Tinggi di Tengah Kenaikan Biaya Perjalanan

Meski dihadapkan pada kenaikan harga tiket pesawat, panitia tetap optimistis tingkat kehadiran peserta dari daerah tidak akan terganggu. “Semangat teman-teman dari daerah luar biasa. Kami percaya mereka tetap hadir karena ini forum penting,” paparnya. SM