Pdt. Jimmy Ratar & Pdt. Andreas Sumarno Bongkar Keganjilan Penanganan Kisruh GPdI Ngadirejo: “Prosesnya Tidak Transparan, Kami Anggota MD Disingkirkan”

Salatiga, Victoriousnews.com – Pencopotan Pdt. Jimmy Ratar dari kepengurusan Majelis Daerah (MD) Jawa Tengah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) kian memanaskan konflik internal seputar jemaat GPdI Ngadirejo, Temanggung. Dalam wawancara tajam, gembala GPdI Bukit Karmel Salatiga ini menuding penanganan kasus Ngadirejo sarat kejanggalan sejak 2020.

BACA JUGA : GPdI Ngadirejo Temanggung: “Kudeta”  Kekuasaan Pelayanan & Uang?

“Sejak awal prosesnya tidak transparan. Banyak surat penugasan dan pelantikan yang tidak pernah dibawa ke pleno MD. Kami anggota MD tidak tahu-menahu,” tegas Jimmy. Ia mengungkap, pengangkatan Pendamping Tugas Gembala (PTG) di Ngadirejo berjalan di luar prosedur, bahkan disertai prosesi layaknya pelantikan gembala—praktik yang menurutnya tidak lazim dan melanggar AD/ART.

Berita Terkait BACA JUGA:  Pemerintah Temanggung Berharap Agar Kisruh GPdI Ngadirejo Diselesaikan Secara Damai

Jimmy menuturkan, almarhum Pdt. Markus Suprapto—yang kala itu ditunjuk sebagai PTG—perlahan “mengambil alih” kewenangan gembala senior tanpa restu keluarga maupun keputusan resmi MD. “Ibu Gembala masih sehat dan mengenal orang dengan baik. Tuduhan bahwa beliau sudah tidak nyambung itu bohong. Saya melihat sendiri kondisinya,” katanya.Petisi “Gerakan Moral Tegakkan Konstitusi GPdI”, Gugat Kebijakan Sepihak Majelis Daerah

BACA JUGA :Petisi “Gerakan Moral Tegakkan Konstitusi GPdI”, Gugat Kebijakan Sepihak Majelis Daerah

Lebih jauh, Jimmy menuding kebijakan MD justru memperpanjang kekisruhan. “Surat-surat dari almarhum Pdt. Markus dikeluarkan tanpa persetujuan pleno. Anak gembala dilarang melayani, keuangan jemaat diambil alih, dan setiap kebijakan seolah mendapat dukungan ketua MD. Ketika kami menyampaikan fakta lapangan, kami dicap tidak loyal,” ungkapnya.

Menurut Jimmy, konflik yang bermula dari isu kecil pada Agustus 2020 menjadi besar karena “rekayasa sistematis”: jemaat dibenturkan dengan keluarga gembala, sementara suara gembala senior diabaikan. Ia menegaskan tidak pernah ada surat resmi dari gembala lama yang menyerahkan pengelolaan gereja kepada MD.

Terkait pemecatannya dari struktur MD, Jimmy menyebut hal itu “jelas berkaitan dengan sikap kritis” terhadap kebijakan pimpinan MD. “Saya sudah empat kali diancam dikeluarkan hanya karena tidak sejalan dengan ketua. Tapi saya hanya menjalankan tugas sesuai AD/ART,” tegasnya.

Ia mendesak agar GPdI pusat turun tangan menuntaskan masalah secara adil. “Kalau sejak awal MD mengkondisikan wakil gembala sesuai tradisi, tidak akan ada perpecahan. Jemaat butuh kepemimpinan yang sah, bukan permainan politik internal,” pungkasnya.

Pdt. Andreas Sumarno: “Saya Dipecat karena Membela Anak Gembala GPdI Ngadirejo, Bukan Karena Pelanggaran”

Mantan anggota Majelis Daerah (MD) GPdI Jawa Tengah, Pdt. Andreas Sumarno secara terbuka menuding pemecatan dirinya sebagai bentuk pembungkaman karena menolak penetapan Pdt. Denny Lumempouw sebagai gembala jemaat.

“Ya, benar saya dipecat karena membela anak-anak gembala GPdI Ngadirejo,” tegas Andreas. Ia menilai, sejak awal MD Jawa Tengah sengaja mengabaikan tradisi GPdI yang memberi prioritas bagi wakil gembala atau anak gembala untuk melanjutkan pelayanan setelah gembala senior wafat.

Menurutnya, setiap pleno rutin MD kerap menetapkan kebijakan yang berbeda jauh dengan fakta lapangan. “Pleno memutuskan satu hal, di lapangan lain lagi. Orang-orang yang diutus ke Ngadirejo hanya mereka yang pro kebijakan ketua MD. Anak-anak gembala malah difitnah dan dilarang melayani,” ujarnya.

Andreas mengungkap bahwa penetapan Denny Lumempouw sebagai gembala cacat prosedur. “Saya minta tunjukkan pasal AD/ART yang membolehkan satu gereja punya dua gembala. Tidak bisa. Bahkan Ketua Majelis Pusat menyatakan tidak pernah menandatangani SK penetapan Denny. Itu manipulasi,” katanya tajam.

Ia juga menolak tudingan miring terhadap keluarga gembala pendiri, Pdt. Nehemia Anton Susilo. “Fitnah soal utang, soal sertifikat gereja, sudah diklarifikasi. Perpuluhan pun rutin. Tapi fitnah diulang-ulang untuk menjatuhkan mereka,” jelasnya.

Pemecatan Andreas, bersama dua rekan MD lain yang kritis, dilakukan tanpa prosedur peringatan. “Tidak ada SP1, SP2. Tiba-tiba langsung surat pemberhentian tertanggal 27 Maret. Dalam AD/ART, anggota MD hanya bisa diberhentikan karena perzinahan atau penyembahan berhala. Saya tidak melakukan itu,” tegasnya.

Lebih jauh, Andreas menuding ada motif materi di balik konflik. “Ini sudah bukan pelayanan murni. Ada rebutan jabatan karena melihat Ngadirejo sebagai ladang basah. Ini suara uang, bukan suara Tuhan,” sindirnya.

Ia mendesak Majelis Pusat GPdI turun tangan menertibkan kepemimpinan MD Jawa Tengah. “Keputusan mereka bukan lagi nafas GPdI. Jika pusat tidak bertindak, ini jadi preseden buruk bagi gereja-gereja lain,” pungkasnya.

Majelis Wilayah VI Jateng Desak Penetapan Gembala GPdI Ngadirejo

Kepemimpinan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ngadirejo kembali mengemuka setelah dua surat resmi yang ditandatangani Ketua Majelis Wilayah (MW) VI Jawa Tengah, Pdt. Abednego Setiabudi, dan Sekretaris, Pdt. Sarjani, beredar ke publik.

Dalam surat tertanggal 17 Desember 2024, MW VI menegaskan dukungan agar Pdp. Nehemia Anton Susilo segera ditetapkan sebagai Gembala GPdI Ngadirejo. Surat itu menyebut tradisi pewarisan pelayanan dari pendiri gereja—almarhum Pdt. John Louw dan Ibu Ester Susilo—harus dihormati. “Kami memohon dan mendesak kepada Majelis Daerah GPdI Jawa Tengah untuk segera menetapkan dan melantik Bapak Pdp. Nehemia Anton Susilo sebagai Gembala GPdI Ngadirejo,” tulis Abednego dan Sarjani.

Surat berikutnya, bernomor 162/MW VI-I-25 tertanggal 20 Januari 2025, kembali mengingatkan Majelis Daerah agar menindaklanjuti permohonan tersebut. MW VI menilai konflik yang terjadi di jemaat Ngadirejo “memerlukan penyelesaian cepat demi kelancaran pekerjaan Tuhan.”

Dikonfirmasi terpisah, Pdt. Abednego Setiabudi menegaskan sikapnya tidak berubah. “Kami hanya menyalurkan aspirasi hamba-hamba Tuhan di wilayah kami. Ini soal menjaga kesinambungan pelayanan dan menghargai sejarah GPdI Ngadirejo,” ujarnya saat didampingi Sekretaris MW Pdt. Sarjani.

 Hingga berita ini diturunkan, Ketua Majelis Daerah GPdI Jawa Tengah Pdt. Heri Purnomo ketika dihubungi via telepon tidak merespon dan  belum memberikan tanggapan resmi atas dua surat desakan tersebut. SM