Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Pengamat Sospol, Dr.John Palinggi : Jangan Diramal, Susun Kabinet Itu Hak Prerogatif Presiden!

John Sarankan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Segera Bertemu Dengan Mantan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri Sebelum Menyusun Kabinet

Nasional, News261 Views

Victoriousnews.com,-Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan pada hari Minggu, 20 Oktober 2024. Momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Bakti 2024-2029, pasangan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka akan menggantikan Presiden Joko Widodo & Wapres KH. Ma’ruf Amin.

“Terpilihnya Bapak Prabowo untuk Masa Bakti 2024-2029 adalah bagian yang sangat membahagiakan kita semua sebagai warga negara. Karena proses pemilihan itu berlangsung dengan baik, jujur dan aman. Oleh sebab itu  dalam masa penantian pelantikan tanggal 20 Oktober, tentu Perlu untuk mendengar berbagai saran yang positif terutama dalam menyusun kabinet ke depan,” ujar Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA), Dr. John N Palinggi,MM. MBA.

Menurut John Palinggi, menyusun kabinet yang diisi oleh menteri yang layak menjadi pembantu Presiden itu bukanlah perkara mudah. “Tapi anehnya, kurang lebih 2 bulan ini, muncul berbagai peramal yang cenderung lebih tahu dari Bapak Prabowo sebagai Presiden. Bahkan peramal itu seolah sudah tahu nama-nama  yang akan dipilih menjadi menteri. Bahkan ada orang yang mendiskreditkan seseorang bahwa dia tidak layak menjadi menteri karena dinilai akan membahayakan Bapak Presiden nanti. Ibarat  jualan barang atau produk. Ada promosi, ada pula caci maki supaya tidak jadi menteri. Padahal, memilih menteri-menteri yang akan membantu tugas Presiden, sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi, tidak perlu ada ramalan si A bakal jadi menteri, atau si B bakal menjadi menteri ini dan itu. Sebab, hal tersebut berpotensi menggerus dan menggangu  kewenangan Presiden. Biarkan saja, Pak Prabowo yang akan menilai, tidak saja secara kompetensi dan kelayakan, tapi juga dengan mata batinnya siapa orang yang dinilai layak membantu dirinya,” papar John.

Mantan Dewan Analisis dan Strategis sekaligus pengajar intelijen di Badan Intelijen Negara (BIN), megatakan, bahwa, maraknya ramalan tentang menteri yang bakal masuk kabinet Prabowo tersebut bisa memicu polemik. Kenapa? Bagi mereka yang namanya masuk sebagai calon menteri tentu akan senang. “Sebaliknya, jika faktanya tidak dipilih Presiden, maka bisa memicu ekses negatif terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo ke depan. Yang  berpotensi melahirkan gerakan-gerakan untuk menghambat progran-program pemerintah,”ungkap pengusaha sukses yang memperoleh APEC Business Travel Card bebas visa 19 negara Asia Pasifik sejak 2001 sampai sekarang.

Calon Menteri Harus  Memiliki Wawasan Kebangsaan, Nasionalis, Integritas, anti korupsi & Berpengalaman di Bidangnya

  Menurut John, kriteria yang layak menduduki kursi menteri dalam kabinet Prabowo mendatang harus memiliki wawasan kebangsaan, nasionalis, berintegritas, anti korupsi dan berpengalaman di bidangnya. “Sosok yang memiliki masalah korupsi keuangan negara, terjerat masalah kredit macet di bank atau hutang  sangat tidak layak jadi menteri. Apalagi kalau minim tentang wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme. Selain itu,  juga sosok yang pragmatis,mengutamakan kesukuan atau kedaerahan pun tidak layak. Karena bila terpilih, pasti dia akan mengutamakan kelompoknya saja. Oleh karenanya, sekali lagi sebagai calon menteri harus memiliki rasa nasionalisme kuat dan mencintai bangsa ini sepenuhnya,” ungkap John sembari menambahkan, bahwa nasionalisme Prabowo itu sangat kuat dan siap mengorbankan hidupnya bagi bangsa dan  negara.

Lanjut John, jika nanti terpilih menjadi menteri tentu harus mengutamakan transparansi serta melaporkan kinerjanya secara berkala kepada presiden. Evaluasi berkala setiap tiga bulan diperlukan untuk memastikan fokus kabinet tetap pada kepentingan rakyat. “Pemerintahan ke depan harus memprioritaskan sektor pertanian. Karena tantangan global seperti gangguan rantai distribusi dan logistik pangan  akan menjadi isu krusial.  Indonesia harus segera menangani hambatan di sektor ini untuk melindungi perekonomian dan kesejahteraan rakyat,” tutur John yang juga Ketua Umum DPP Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang & Distributor Indonesia (ARDIN).

Jangan Hina Presiden Jokowi!

Dr.John Palinggi Ketika Dijumpai di Kantornya di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat

Sebagai sesama anak bangsa, John Palinggi mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia, agar tetap menghormati Presiden Jokowi yang akan segera mengakhiri masa jabatannya. Apalagi dalam masa transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo pada tanggal 20 Oktober mendatang. “Jika ada kesalahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum yang benar, tanpa merendahkan martabatnya. Sebagai pemimpin negara, Jokowi layak dihormati dan dihargai atas kontribusi yang telah diberikan, meskipun ada kekurangan dan kelemahan. Saya ingatkan, jangan menghina Presiden Jokowi seperti yang dilakukan banyak orang dipinggir jalan. Saya kira semua agama tidak ada mengajarkan seperti itu. Tapi lakukanlah melalui jalur hukum yang benar, jika  ada kesalahan Pak Jokowi. Jangan  direndahkan seperti sampah,” tegas John yang baru-baru ini dianugerahi gelar Gusti Kanjeng Pangeran Wiryonegoro dari Kerajaan Majapahit Mataram, Agustus 2024.

John berharap kepada Presiden Prabowo ke depan, bangsa Indonesia  mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. “Mari kita sama-sama doakan agar Bapak  Prabowo Subianto sebagai Presiden periode 2024-2029  senantiasa dilindungi  Tuhan Yang Maha Esa , serta  mampu menjalankan amanah besar bagi bangsa ini,”kata  John.

Di akhir perbincangan, John mengusulkan agar Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih segera melakukan pertemuan dengan mantan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri sebelum pelantikan 20 Oktober mendatang. “Dengan segala hormat saya menyarankan Bapak Prabowo untuk melakukan dialog secara mendalam dengan Ibu Megawati sebelum menyusun kabinet.  Tentu saja melalui dialog dengan Ibu Mega sangat penting untuk memperkuat visi dan misi kebangsaan dan kepentingan nasional yang akan dicapai ke depan,” pungkas John  yang juga Tenaga Ahli Pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). SM