Jakarta,-Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Wartawan Media Kristiani Indonesia (PERWAMKI), Agus Riyanto, SE mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari Dapil Jakarta 3 meliputi wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu pada Pemilu 2024 .
“Hanya parpol PSI yang memungkinkan orang seperti saya bisa maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI. Tidak ada biaya apalagi Mahar untuk menjadi Caleg di PSI,” ungkap Agus Riyanto saat ditemui di Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023.
Agus menilai, PSI satu-satunya Partai politik yang komitmen dan konsisten berjuang melawan korupsi dan intoleransi.
“Anti Korupsi dan Intoleransi adalah nafas saya dalam pemberitaan selama menjadi wartawan. Saya merasakan pahitnya saatnya melakukan investigasi berita penutupan rumah ibadah dan pelarangan orang beribadah. Begitupun praktik-praktik koruptif yang saya lihat mulai dari masyarakat marginal hingga anggota dewan terhormat pun pejabat pemerintahan, saya begitu bersemangat ketika mengangkat berita ini karena ini penyakit yang diciptakan para ‘elite’ untuk kepentingan politik,” jelasnya.
Menurut Agus, dirinya sudah merasa cukup melayani lewat media sebagai seorang wartawan dan kini saatnya menyuarakan Kebenaran, suara kenabian melalui lembaga Legislatif (DPR RI).
“Fungsi Per situ Mengedukasi Masyarakat dan Membela Kepentingan Umum, Menyuarakan Kebenaran Suara Ke-Nabian, ini yang menjadi motivasi dan misi saya sebagai seorang jurnalis, dan ini pula yang menjadi tujuan saya ingin menjadi Legislatif di DPR RI,” ungkap Pemred salah satu media online Kristen ini.
Mantan Redaktur Pelaksana Harian Umum (Koran) Nasional ini mengaku geram dengan partai politik yang sudah eksis selama puluhan tahun namun tak pernah terlihat dan terdengar upaya perlawanan terhadap korupsi dan intoleransi.
“Kalau kita mau sedikit capek browser di google, kita akan tahu banyak Kepala Daerah dari Parpol berlabel Nasionalis, bahkan petingginya banyak orang Kristen tetapi mengeluarkan Perda berbau agama (Perda Syariah). Pun tak terbilang banyaknya yang tertangkap korupsi. Di era Presiden Jokowi saja ada Menteri dari parpol penguasa tega mengkorupsi bantuan Sembako dari Negara kepada masyarakat yang lagi kesusahan akibat Covid-19,” ungkapnya.
“Miris rasanya dari data ICW terbaru DPR sebagai lembaga paling Korup, Hatrick 3 kali berturut-turut jadi lembaga terkorup. Pantas saja mereka enggan membahas UU Perampasan asset yang diajukan Presiden Jokowi,” tambah Agus mengungkapkan.
Mengapa Menteri dari Partai Politik kerap korupsi?, menurut Agus hal itu karena mereka mengeluarkan biaya yang besar untuk menjadi elite parpol dan DPR RI, pun saat menjadi Menteri diminta untuk cari dana untuk kas Parpol.
“Makanya sangat jarang sekali, bahkan mungkin belum ada kita lihat dan dengar kinerja bagus para Menteri yang berasal dari Parpol, bahkan di era Presiden Jokowi sekalipun. Banyak dari mereka yang terindikasi korup dan yang sudah jadi koruptor (terhukum kasus Korupsi), mungkin karena mereka itu menteri petugas Parpol bukan petugas Presiden yang dimandatkan Rakyat,” terang Agus.
Menjadi anggota DPR RI menurut Agus adalah salah satu cara terbaik untuk mengabdi kepada Negara. Dan untuk masuk di parlemen harus melalui partai politik. “PSI lah parpol yang paling pas dan memungkinkan untuk hal itu,” tegas Agus.
“PSI adalah satu-satunya parpol yang bisa saya harapkan untuk memerangi korupsi dan intoleransi, PSI adalah pilihan yang sejalan dengan akal sehat saya dan sudah terbuktikan dengan apa yang dilakukan para kader PSI di DPRD DKI Jakarta. Di PSI saya melihat kejujuran, integritas, ketulusan dan keberanian,” ungkapnya.
Agus mengaku miris dengan perlakuan Parpol (Fraksi) lain yang memusuhi Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta misalnya saat membongkar anggaran lem aibon, skandal Formula E, menolak kenaikan gaji yang menurut PSI tidak penting, menggugat tender pembelian gorden yang tidak masuk akal dan seterusnya di DKI Jakarta.
“Anggota DPRD PSI bahkan diberi sanksi oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta karena bersikap terlalu ngotot di kasus lem aibon dan dijauhi oleh fraksi-fraksi Parpol lainnya,” tuturnya.
Contoh lainnya, lanjut Agus, saat ini PSI adalah satu-satunya Parpol yang mendukung Presiden Joko Widodo (Kokowi) soal pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset dan transaksi janggal 349 Triliun Rupiah.
“Presiden Jokowi beberapa kali meminta agar DPR mengesahkan RUU Perampasan Asset yang diajukan pemerintah tetapi DPR lintas Parpol Kompak enggan membahasnya. Oleh karenanya perlu ada PSI di DPR RI. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD harus berkelahi dengan Komisi III DPR,” tuturnya.
Mirisnya, ungkap Agus, dalam sidang mengenai RUU Perampasan Aset dan Aliran dana janggal 349 Triliun itu, Ketua Komisi III dari Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto yang akrab disapa Bambang Pacul dari Fraksi PDI-P mengatakan ‘Itu semua bergantung pada Ketua Parpol” tidak ada penjelasan, tidak ada diskusi Cuma bilang tergantung ketua partai dan pernyataan itu disambut gelak tawa anggota DPR lainnya.
“Kalau pemakaian uang kartal dibatasi hanya 20 juta, ini semua yang ada di sisni tidak dapat terpilih kembali, itu semua tergantung arahan ketua parpol. kata Bambang Pacul saat itu ketika menerima audiensi Menkopolhukam, Mahfud MD, miris khan,” tukasnya.
Selain soal Korupsi, lanjut Agus, PSI adalah satu-satunya Parpol yang konsisten berjuang melawan intoleransi. PSI terus menyuarakan protes secara terbuka terhadap pelarangan dan penyegelan rumah ibadah, teror terhadap orang yang sedang beribadah dan menjalankan keyakinannya dan sebagainya.
“Anehnya, parpol-parpol lain memilih diam dalam kasus-kasus penindasan HAM itu. Jadi buat saya, PSI adalah satu-satunya partai yang bisa saya harapkan memerangi korupsi dan intoleransi,” ujarnya.
Peluang PSI Masuk Parlemen
Agus mengakui peluang PSI masuk parlemen (DPR RI) sangat berat, selain karena adanya aturan ambang batas, juga tampaknya ada banyak parpol yang sudah ada di DPR saat ini tak ingin PSI masuk parlemen karena takut PSI akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan DPRD PSI di Jakarta. Namun Agus tetap optimis karena yakin jalan orang benar diridhoi Tuhan.
“Kalau Tuhan sudah berkehendak tak ada yang dapat yang menghalangi, ini mirip seperti perjalanan Pak Jokowi. Saya berprinsip, sekecil apapun peluang itu tetaplah peluang, saya percaya mukjizat Tuhan ada,” ujar Agus.
“Saya berdoa semoga Tuhan memberikan hikmat kepada masyarakat pemilih untuk memilih caleg secara rasional, dengan memilih orang-orang jujur dan berintegritas untuk perubahan, memilih dari ketulusan hati, bukan karena diberi sembako dan uang (Money Politik),” tambahnya.
Menurut Agus, ada 2 isu besar yang harus dilawan Indonesia dan itu harus dilawan melalui partai politik dan DPR yakni; Korupsi dan Intoleransi.
“Merubah itu tidak mudah tapi bisa. Adanya RUU basah dan RUU Kering (suap atur UU), minta uang ke lembaga yang harusnya diawasi adalah tabiat Korup di DPR yang harus dilawan karena dia (DPR) adalah akar masalah gurita korupsi di Indonesia. Perlawanan bisa dilakukan bila ada banyak orang bersih masuk DPR, harus banyak orang baik yang sungguh-sungguh memerangi korupsi di DPR,” katanya.
Menurut Agus, kumpulan orang korup akan mati-matian mempertahankan system yang korup dan untuk itu kumpulan orang korup itu hanya akan mengizinkan sesama orang korup masuk DPR. Ujungnya melahirkan UU yang prokoruptor contohnya adalah RUU Perampasan Aset bagi koruptor yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo yang enggan dibahas oleh DPR.
“Data ICW DPR tahun ini menjadi lembaga paling korup, dan ini hatrick DPR lembaga terkorup 3 tahun berturut-turut. Harus ada perubahan radikal untuk menghapus label jelek tersebut,” ujar Agus.
“Fakta bicara, 4 tahun perjalanan PSI sudah membuktikan bahwa mereka konsisten memperjuangkan Anti Korupsi dan Intoleransi,” sambung Agus.
“Dibutuhkan keberanian masyarakat untuk memilih PSI seperti kepada Jokowi. Saya sering mendapat mukjizat Tuhan, dan kali ini pun saya yakin Mukjizat Tuhan masih ada untuk saya bisa masuk parlemen melalui PSI,” tandas Agus yakin. (ARP)
Comment