BARA JP Serukan Persatuan Bangsa dan Tegaskan 8 Sikap Hadapi Situasi Nasional

Jakarta, Victoriousnews.com — Situasi nasional yang belakangan diwarnai aksi kekerasan dan tindakan anarkis menjadi sorotan serius DPP Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP). Dalam konferensi pers di Sekretariat BaraJP, Jakarta, Selasa (2/9/2025), organisasi relawan yang dikenal vokal ini menegaskan delapan butir sikap politik sebagai bentuk keprihatinan sekaligus dorongan solusi bagi pemerintah.

Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pimpinan BaraJP, antara lain Willem Frans Ansanay (Ketum), Yogie Tri Wardhana (Waketum Bidang Pemerintahan), Boy Nababan (Sekjen), M. Adli (Ketua Harian), dan Michael Vendy (Wabendum).

Ketua Umum BaraJP, Willem Frans Ansanay, menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa, baik dari masyarakat maupun aparat kepolisian, akibat kericuhan yang terjadi di berbagai daerah.

“Bangsa ini sedang menghadapi ujian serius. Aksi anarkis tidak hanya menelan korban, tetapi juga merusak fasilitas umum. Negara harus hadir untuk melindungi seluruh rakyat,” tegas Frans.

Dalam delapan poin sikapnya, BaraJP menekankan beberapa hal penting. Pertama, perlunya para pembantu Presiden membuka ruang dialog berkesinambungan dengan masyarakat. Kedua, menuntut penghentian narasi fitnah dan adu domba yang mencoba merusak hubungan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo. Menurut BaraJP, persatuan antarelite bangsa adalah kunci menjaga stabilitas politik dan sosial.

BaraJP juga menyoroti percepatan penyerapan anggaran pusat dan transfer dana ke daerah agar perekonomian rakyat bergerak. Mereka menuntut kabinet Prabowo–Gibran agar benar-benar fokus pada program-program kerakyatan: penanggulangan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, penuntasan ketimpangan ekonomi, hingga penyelesaian konflik agraria.

“Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dengan merevisi kebijakan fiskal. Anggaran harus berpihak pada sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial — bukan pada pos-pos yang tidak esensial,” lanjut Frans membacakan pernyataan sikap.

BaraJP juga menegaskan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi, sambil mengingatkan DPR dan pemerintah untuk lebih sensitif terhadap aspirasi rakyat.

Lebih jauh, BaraJP menuntut langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta membatalkan kenaikan pajak yang dinilai serampangan di sejumlah daerah.

“Pemerintah harus bergerak cepat, tegas, dan berpihak kepada rakyat. Tanpa langkah nyata, bangsa ini akan terus terjebak dalam pusaran ketidakpastian,” pungkas Frans.  SM