Pengamat Politik, Dr.John N Palinggi, MM, MBA Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Pangkas Anggaran Untuk Kepentingan Rakyat !

JAKARTA,Victoriousnews.com,-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mengoptimalkan pengelolaan anggaran negara melalui kebijakan efisiensi anggaran APBN. Langkah ini bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya negara secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.

Menyoroti  pemangkasan anggaran APBN, pengamat politik, Dr. John N Palinggi, MM, MBA, memuji langkah Presiden Prabowo yang telah  mengambil berbagai langkah strategis untuk menghemat anggaran negara, seperti memangkas biaya perjalanan dinas ke luar negeri dan menerapkan skema kerja Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN). “Kebijakan efisiensi anggaran APBN sesuai  instruksi Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp306,69 triliun ini tentu dapat menghemat keuangan negara. Dengan demikian, diharapkan anggaran yang dihemat dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih mendesak, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar pengusaha sukses yang memperoleh  APEC Bussiness Travel Card bebas visa kunjungan ke  19 negara  Asia Pasifik dan Amerika tahun 2001 sampai sekarang.

 John  juga menegaskan bahwa anggaran negara sudah ditetapkan pada tahun 2024 untuk 46 kementrian. Dan revisi anggaran juga harus disesuaikan dengan program strategis Presiden Prabowo, serta harus melalui persetujuan DPR. “Tetapi, ironisnya masyarakat sudah gegap gempita menyerang  Presiden Prabowo seolah-olah tidak bisa kerja. Saya tegaskan bahwa  dalam pikiran Pak Prabowo tidak seperti itu. Semua kebijakan yang diambil untuk kepentingan rakyat,” tukas Dewan Analisis Strategis BIN & Tenaga Ahli Pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini..

John Palinggi, mempertanyakan bahwa  ada salah satu kementerian yang mengurangi tenaga kerja akibat pengurangan anggaran tersebut. “Nah ini mesti dicek terlebih dahulu. Sejak kapan menteri itu memiliki wewenang untuk mengurangi tenaga kerja? Padahal, pegawai negeri di bawah pimpinannya tidak bisa dipecat seenaknya karena mereka bukanlah buruh,” ungkapnya.

Lanjut John, pengurangan anggaran ini tidak menyentuh gaji pegawai negeri. Jadi, ini bisa dikatakan  salah satu bentuk pembangkangan kebijakan Presiden. “Pengurangan anggaran ini juga merupakan instrumen untuk mengetahui siapa di kalangan menteri yang suka membangkang dan tidak setia,” tandasnya.

Karena itu, lanjut John,  bahwa loyalitas seorang menteri harus tegak lurus kepada Presiden, bukan kepada partai. “Ketika seorang menteri mengucapkan sumpah jabatan, maka ia harus setia dan patuh kepada Presiden,” sambungnya.

Bicara soal evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, menurut John Palinggi,  sebenarnya tidak ada aturan yang jelas.  Karena  istilah “100 hari kerja pemerintahan” hanya merupakan keinginan masyarakat agar pemerintah bekerja lebih cepat dan efektif.

“Mengurus sebuah negara tidak seperti mengurus RT/RW. Tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada harus dihadapi oleh setiap Presiden, termasuk Pak Prabowo, Mestinya evaluasi itu berlangsung 6 sd 9 bulan terhadap hal-hal skala prioritas program strategis yang dicanangkan pemerintah,”  papar Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA).

Ekonomi Indonesia Dibebani Hutang dan Pencurian Uang Negara

 Wakil Ketua Dewan Penasehat KADIN DKI Jakarta ini, mengibaratkan ekonomi Indonesia seperti “kapal kargo” yang terlalu berat karena muatan hutang yang terlalu besar. Menurutnya, hutang Indonesia telah mencapai jumlah yang sangat besar, sehingga membayar cicilan pokok dan bunganya saja sering terlambat.

John  menyoroti bahwa pencurian uang negara masih menjadi beban besar bagi ekonomi Indonesia. Ia menyebutkan beberapa contoh, seperti kredit macet sebesar 400 triliun pada tahun 1998, yang hanya bisa diselamatkan sebesar 139 triliun oleh Badan Penyehatan Perbankan. Sisanya, sebesar 311 triliun, hilang.

Selain itu, ia  menyebutkan bahwa pada tahun 1999, pemerintah mengucurkan dana sebesar 145,5 triliun untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan. Namun, hanya sebesar 30 triliun yang bisa diselamatkan, sedangkan sisanya, sebesar 100,5 triliun hilang.

“Pada tahun 1999, pemerintah kembali mengucurkan dana sebesar 650 triliun untuk membantu 26 bank. Namun, tidak satu pun dari bank-bank tersebut yang mengembalikan uang tersebut. Ini adalah salah satu contoh bahwa  uang negara telah dikorupsi dan hilang,”  kata pria kelahiran 1 Juni yang dianugerahi gelar Gelar Kanjeng Raden Aryo (KRA) John N. Palinggi Wiryonegoro, 2 Februari 2022 dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Sistem E-Katalog Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  Kurang Efektif

Menurut John Palinggi, sistem E-Katalog yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebenarnya sudah cukup baik. Namun, ia menyatakan bahwa sistem tersebut telah diubah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) karena adanya kasus korupsi yang terjadi.

“Ada fakta yang diperoleh oleh kepala bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah bahwa banyak terjadi kasus korupsi. Bahkan mantan ketua KPK Agus Raharjo pernah menyebutkan bahwa ada pencurian uang sebesar 260 triliun,” tutur John.

John juga menyatakan bahwa perubahan sistem E-Katalog tersebut tidak cukup efektif dalam mencegah korupsi. Ia berharap bahwa pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Sistem E-Katalog harus diperkuat dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Pemerintah harus memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan akuntabel,” ujar Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN).

Pinjaman Luar Negeri Mesti Dibuka Secara Transparan

John Palinggi mempertanyakan mengapa pinjaman luar negeri Indonesia belum dibuka kepada publik. Ia meminta transparansi terkait pinjaman luar negeri yang dilakukan Indonesia, terutama terkait dengan pinjaman dari China untuk proyek infrastruktur nasional.

Menurut John, ada beberapa contoh pinjaman luar negeri yang tidak transparan, seperti pinjaman yang dilakukan pengusaha swasta ke luar negeri yang kemudian menjadi tanggung jawab negara. Ia juga menyebutkan bahwa mantan Menteri Bambang Brojonegoro pernah mengatakan bahwa ada “kegelapan” ekonomi yang meliputi dunia dan mungkin juga akan meliputi Indonesia.

John menyesalkan pernyataan tersebut dan meminta penjelasan yang jelas terkait pinjaman luar negeri yang dilakukan Indonesia. Ia juga meminta dukungan untuk membantu Presiden Prabowo dalam memberikan solusi terkait perekonomian Indonesia.

Saat ini, Indonesia memiliki beberapa pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara ¹. Namun, transparansi terkait pinjaman luar negeri ini masih belum memadai.

Kita Harus Menghormati Presiden

 John Palinggi menyayangkan  bahwa banyak pengamat dan dosen di Indonesia yang tidak menghormati Presiden. Mereka sering mencaci maki Presiden di media sosial, padahal mereka digaji oleh negara sebagai dosen pegawai negeri sipil.

Menurut John, ini adalah contoh dari pergeseran negatif di Indonesia. Ia meminta agar pengamat dan dosen memilih antara menjadi dosen dengan status digaji negara atau menjadi pengamat yang mencaci maki Presiden. “Jangan berselimutkan dosen, tetapi menciderai Bapak Presiden,” tegasnya.

John juga menyatakan bahwa Presiden dan para menterinya memiliki tujuan pencapaian untuk bangsa secara baik. Ia meminta agar orang-orang tidak terlalu cepat menghakimi dan mencaci maki Presiden.

John melihat, ada strategi intelejen yang disebut “stick Yard” yang digunakan untuk mengukur keadaan dan mengetahui mana yang benar dan salah. Ia juga menyatakan bahwa kita harus menghormati seluruh Presiden yang pernah memimpin negeri ini, karena mereka pasti memiliki kekurangan dan keunggulan.

“Mulai sekarang, belajarlah untuk memiliki rasa hormat dan setia kepada negara maupun Presiden. Karena melalui rasa hormat dan rendah hati itulah kita bisa ditinggikan Tuhan,” pungkas John Palinggi, penerima ASEAN Development Citra Award 2004-2005 sebagai pebisnis berprestasi di tingkat ASEAN. SM