Kritik Pedas!  Praktisi Hukum Dr.Jose Silitonga Pertanyakan Motif Kunjungan Pimpinan PGI ke Rumah JK

Jakarta,VictoriousNews.com —Kunjungan pucuk pimpinan  Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) ke kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis Malam (23/4/26) terus menuai sorotan tajam di kalangan publik Kristiani. Alih-alih meredam polemik, langkah tersebut justru memantik pertanyaan serius: apakah kunjungan itu bentuk silaturahmi strategis, atau justru blunder etis di tengah kegaduhan?

Polemik bermula dari pernyataan Mantan Wapres Jusuf Kalla dalam sebuah ceramah yang viral dan dianggap menyinggung isu sensitif keagamaan atau dugaan penistaan agama. Di tengah situasi yang belum sepenuhnya jernih, kehadiran pucuk pimpinan PGI ke rumah JK dinilai sebagian kalangan sebagai langkah yang terlalu tergesa-gesa—bahkan berpotensi melukai rasa keadilan umat.

Praktisi hukum dan sosial, Dr. Jose Silitonga SH, MA, M.Pdk, menjadi salah satu suara paling keras. Ia menilai langkah tersebut perlu diuji secara etik dan teologis, mengingat Ketua Umum PGI membawa mandat seluruh gereja, bukan kepentingan pribadi.

“Seorang pemimpin tidak bisa bertindak spontan. Harus ada pertimbangan matang, termasuk membaca perasaan umat. Ini bukan sekadar boleh atau tidak, tetapi soal kepantasan,” ujarnya.

Jose menilai tindakan itu membuka ruang tafsir yang luas, terutama bila dikaitkan dengan tiga panggilan gereja: koinonia, marturia, dan diakonia. Jika diklaim sebagai bagian dari pelayanan, menurutnya, tujuan dan dampaknya harus terang, bukan justru membingungkan. “Klarifikasi tidak harus dilakukan lewat pertemuan personal. Bisa ditempuh secara terbuka dan institusional agar tidak menimbulkan kecurigaan,” katanya.

Ia juga menyoroti kecenderungan elite gereja yang dinilai lebih aktif dalam agenda simbolik ketimbang menyentuh persoalan konkret. Salah satu yang disorot adalah mandeknya implementasi SKB Dua Menteri serta berbagai kasus penolakan dan penutupan rumah ibadah. “Ketika umat menghadapi tekanan, di situlah gereja seharusnya berdiri. Bukan hanya muncul dalam seremoni,” tegas Jose yang juga Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Dalam konteks komunikasi publik, Jose menilai PGI seharusnya mengambil peran edukatif. Isu sensitif seperti perbedaan “martir” dan “syahid” dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Ia merujuk pada kisah Stefanus  dalam Alkitab sebagai contoh martir yang mati karena mempertahankan iman, bukan akibat konflik antaragama.

“Ini soal kejelasan makna. Gereja harus menjadi penjernih, bukan menambah kabut,” ujar Mantan Ketua DPD Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) DKI Jakarta.

Terkait konflik sosial, Jose mengingatkan agar tidak terjadi generalisasi yang berlebihan. Ia menyinggung Konflik Poso sebagai peristiwa yang memiliki konteks lokal dan tidak bisa dijadikan rujukan umum untuk seluruh Indonesia. “Kesalahan membaca konteks bisa berujung pada narasi yang menyesatkan dan memperkeruh keadaan,” katanya.

Ia juga mengkritik fenomena “jebakan pencitraan” di kalangan pemimpin lembaga keagamaan. Menurutnya, jabatan kerap menjauhkan pemimpin dari realitas umat. “Ketika substansi ditinggalkan, yang tersisa hanya aktivitas simbolik tanpa dampak nyata,” ujarnya.

Dalam masyarakat yang majemuk, setiap langkah pemimpin memiliki konsekuensi luas. Karena itu, Jose menekankan pentingnya sensitivitas sosial dan kemampuan membaca keragaman. “Indonesia bukan ruang tunggal. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya bagi semua,” katanya.

Di akhir pernyataannya, ia kembali mempertanyakan urgensi kunjungan tersebut. “Apa tujuan utamanya? Apa manfaatnya bagi umat? Jika tidak jelas, wajar publik bertanya,” ucapnya.

Jose menegaskan, gereja seharusnya hadir sebagai kekuatan moral yang konkret—bukan sekadar simbol. “Kepercayaan dibangun dari tindakan nyata. Jika ingin dihormati, gereja harus hadir menyelesaikan persoalan, bukan sekadar terlihat hadir,” pungkas Advokat senior  yang juga penasehat Ikatan Sarjana Kristiani Indonesia. SM