Salatiga, Victoriousnews.com,- “Sejak terbentuknya, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terpanggil sebagai alat kesaksian hidup Kekristenan di persada Nusantara. Sejatinya, PGI hadir untuk turut menyatakan kebenaran, keadilan dan mengupayakan keutuhan ciptaan Allah di negara-bangsa tercinta ini. Oleh sebab itu, tidak jarang isu sosial-kemasyarakatan menjadi pergumulan penting PGI, serta meresponsnya secara kristis-kolaboratif,” tutur Wakil Sekum PGI, Pdt. Krise A Gosal ketika menyampaikan sambutan dalam pembukaan Seminar & Lokakarya Agama-Agama (SAA) ke 35 di Gedung Balairung, Universitar Kristen Satya Wacana, Salatiga.
Menanggapi fenomena terhadap isu warga masyarakat yang terpinggirkan atau termarginalkan, menurut Pdt. Krise, PGI melihat ada catatan panjang yang patut menjadi perhatian semua pihak. “Persoalan HAM berbalut identitas SARA, serta kerakusan dalam bidang politik dan ekonomi, telah menambah tingginya suhu diskriminasi dan persoalan kemanusiaan di Ibu Pertiwi. Hak-hak dasar yang belum terpenuhi dalam mengakses kebutuhan pokok, untuk dapat berekspresi, beragama dan bekepercayaan, serta untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak, menjadi tugas penting bagi kita semua untuk memastikannya dalam pemerintahan periode baru 2019-2024 ke depan,” ungkap Krise.
Lanjut Krise, penegakkan hukum dan HAM secara adil dan konsekuen harus menjadi perhatian kita bersama, termasuk pemerintah dan umat beragama. Pemikiran dan/atau sikap kritis, konstruktif dan berkelanjutan dari para akademisi dan aktvitis sosial turut menjadi ujung tombak penegakkan keadilan bagi warga negara yang selama ini mengalami pengucilan, pembiaran, perampasan dan persekusi. Sesuai konstitusi kita, negara sudah semestinya menjamin kesejahteraan hidup dan pemenuhan hak-hak dasar warganya. Oleh karena itu pula, kita bersama-sama harus turut menjadi mitra kritis pemerintah yang mengawal kebijakan dan program-program yang akan dibuat untuk 5 tahun ke depan,” paparnya.
Penyelenggarakan SAA ke-35 PGI ini memang secara sengaja mengusung isu demikian,pasca PEMILU 2019, agar semangat dan suara keberpihakan kita terhadap warga negara yang selama ini teracuhkan, terdiskriminasi dan terpinggirkan– mendorong pemerintah untuk terus mewujudkan kebhinekaan di negara-bangsa ini, sekaligus menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Semoga melalui SAA ke-35 PGI ini tercipta ruang bagi kita untuk mendiskusikan isu-isu kritikal terkait tema besar “Agama dan Warga Negara yang Terpinggirkan Pada Kepemimpinan Baru Indonesia,” serta menghasilkan sejumlah rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang berguna bagi pemerintah dan institusi kita masing-masing,” pungkasnya. SM
Comment